Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan penyelesaian kasus kekerasan di Sampang Madura harus dilakukan secara komprehensif karena itu pemerintah pusat harus benar-benar hadir.
"Penyelesiannya harus komprehensif tidak bisa secara parsial, karena itu negara harus hadir, pemerintah pusat harus benar-benar hadir disana," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin sebelum membuka Sarasehan Nasional dalam rangka HUT ke-67 MPR di Senayan Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut Lukman menjelaskan bahwa yang terjadi di Sampang merupakan persoalan yang kompleks. Karena itu tambahnya tidak bisa hanya direduksi akibat persoalan faham Syiah dan Syuni.
Lukman menjelaskan dari informasi yang diperoleh tim Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hal itu terkait adanya persoalan keluarga, rivalitas pengaruh, rebutan sumber-sumber ekonomi.
"Ada juga pengaruh ekses pilkada yang lalu dan keterkaitan akan pelaksanaan pilkada 2013 mendatang," kata Lukman.
Karena itu, tambah Lukman, negara dalam hal ini pemerintah pusat harus benar-benar serius untuk hadir disana. Lukman mengatakan kehadiran pemerintah pusat bisa melalui kebijakan yang tegas untuk menegakkan hukum.
"Ketidak hadiran pemerintah pusat itu diakui sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan intelijen lemah," kata Lukman. (J004)
Kasus Sampang Harus Diselesaikan Komprehensif
Korban kerusuhan Sampang, Madura. (FOTO ANTARA/Saiful Bahri)
Penyelesiannya harus komprehensif tidak bisa secara parsial," katanya.
