"Iya, sinergi ini diikutkan dengan bagaimana langkah dan upaya penanganan potensi pelanggaran pemilu," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala, Mohamad Fikri saat dihubungi dari Palu, Kamis.
Kata Fikri, pemetaan potensi kerawanan pelanggaran Pemilu 2024 dilakukan oleh Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya terdapat tiga lembaga bersinergi yaitu Bawaslu, Polres dan Kejari Donggala.
"Tiga lembaga ini dalam merespons pelaksanaan pemilu, melakukan beberapa persiapan penanganan pelanggaran yang diawali dengan rapat koordinasi pemetaan potensi kerawanan," ujarnya.
Fikri yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu mengemukakan bahwa salah satu fokus Gakkumdu saat ini adalah memetakan potensi kerawanan pada tahapan penyusunan daftar pemilih tetap dan tahapan penetapan calon tetap legislatif tingkat DPRD Donggala.
"Iya, dua tahapan ini menjadi fokus kami saat ini, mengenai daftar pemilih dilakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan hak warga terakomodir dalam DPT. Sementara untuk pencalonan legislatif tingkat kabupaten, ini menjadi fokus untuk memastikan tidak adanya pelanggaran baik dari aspek administrasi maupun pidana dalam penetapan calon," ujarnya.
Bawaslu Donggala, kata dia, menegaskan bahwa dua tahapan tersebut berpotensi besar terjadinya kerawanan pelanggaran pemilu. Sehingga harus diawasi secara ketat, dan bila terjadi pelanggaran maka ditangani secara profesional oleh Gakkumdu.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus melaksanakan bimbingan teknis dan rapat koordinasi untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas dan Gakkumdu dalam menangani pelanggaran Pemilu 2024.
"Kesiapan sumber daya manusia menjadi hal penting, oleh karena itu Bawaslu terus melakukan penguatan - penguatan SDM, agar penanganan potensi kerawanan dan pelanggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan," ungkapnya.
