Jakarta (ANTARA) - Dalam dua tahun awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menempuh upaya percepatan berbagai proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam waktu singkat melalui proyek strategis nasional (PSN).
Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Aturan ini pertama kali menetapkan terdapat 225 proyek dan satu program dalam PSN.
Namun seiring berjalannya waktu, jumlah proyek dan program PSN mengalami perubahan. Dalam penyesuaian terakhir, terdapat 210 proyek dan 12 program PSN yang akan dikebut Pemerintah dengan total nilai estimasi investasi sebesar Rp5.746,4 triliun.
Perubahan jumlah PSN seiring dengan berbagai evaluasi yang dilakukan terhadap daftar PSN, serta usulan-usulan baru menggunakan kriteria dasar dan kriteria operasional.
Berbagai proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional, antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol, proyek sarana dan prasarana kereta api antarkota, proyek kereta api dalam kota, proyek revitalisasi bandara, pembangunan bandara baru, hingga proyek pembangunan bandara strategis lain.
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat, sejak tahun 2016 hingga 11 Juli 2023, sebanyak 158 PSN dengan total nilai investasi sebesar Rp1.102,6 triliun telah diselesaikan.
Dengan perkembangan tersebut, terdapat sisa 25 proyek yang ditargetkan selesai pada tahun ini, serta 31 proyek untuk tahun 2024. Adapun Presiden Jokowi menargetkan seluruh proyek PSN bisa tuntas pada tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pun terus mendorong percepatan penyelesaian PSN agar tidak ada proyek yang mangkrak pada tahun 2024.
Meski nantinya terdapat beberapa PSN yang dibangun melewati tahun 2024, dirinya memastikan pemenuhan pembiayaannya (financial closing) sudah selesai agar bisa terus dilanjutkan.
Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan proyek-proyek strategis nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan.
Oleh karenanya, berbagai peraturan disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
Ada pula Perpres Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan proses pengadaan tanah hingga regulasi lainnya sebagai regulasi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.
Dalam aspek pembiayaan PSN, Pemerintah berkolaborasi dengan pihak swasta agar pendanaan proyek tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Insannul Kamil pun menegaskan pihaknya akan terus mendukung kolaborasi antara Pemerintah dengan pihak swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta pembiayaan bersama (crowdfunding).
Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) pun menjadi salah satu lembaga multilateral yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian PSN.
Dari sektor jalan dan jembatan, AIIB mengikutsertakan salah satu ruas pada proyek Jalan Tol Trans Sumatera dalam pipeline investasi. Adapun dari sektor lain, lembaga ini telah menyatakan ketertarikan untuk membahas lebih lanjut potensi pendanaan pada proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta dan Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik di wilayah DKI Jakarta.
AIIB juga menyatakan minat untuk turut serta dalam proyek infrastruktur di daerah, sebagaimana terlampir pada PP mengenai pengembangan wilayah seperti Perpres No. 79/2019, Perpres No. 80/2019, dan Perpres No. 87/2021.
Kerja sama dan kolaborasi yang kuat lintas kementerian dan lembaga, pemangku kepentingan, badan usaha, serta masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan PSN pada masa yang akan datang.
Ke depan, Menko Airlangga menilai semua pihak berperan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan penyerapan tenaga kerja.
"Jika ini selesai dikerjakan, Indonesia akan memiliki potensi berupa produk domestik bruto (PDB) 2045 senilai 7 triliun dolar AS dan akan menduduki peringkat lima besar perekonomian dunia," ucap Airlangga.
Jangka panjang
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai PSN yang cenderung berfokus pada infrastruktur menjadi modal penting untuk pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, terutama jika diukur dalam jangka menengah sampai panjang.
Dengan demikian untuk melihat dampak PSN terhadap pertumbuhan ekonomi, efek berganda yang ditimbulkan baru bisa dilihat setelah 5 tahun sampai dengan 10 tahun suatu PSN berjalan.
Dampak pembangunan infrastruktur tidak bisa dilihat saat tahap pembangunan saja. Ini yang bisa mengukur efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan diperlukan pula evaluasi setiap proyek.
Salah satu contoh PSN yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yakni pembangunan infrastruktur di sektor transportasi yang dapat menurunkan biaya logistik secara signifikan bagi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Terdapat pula dampak signifikan setelah pembangunan puluhan bendungan dalam PSN yang berhasil menambah persediaan air baku, mereduksi potensi banjir, dan memproduksi energi listrik.
Penambahan panjang jalan tol juga telah dilakukan sebanyak tiga kali lipat sejak tahun 2014 dan pembangunan tiga sistem pengolahan air minum (SPAM) dengan skema KPBU yang memberikan layanan kepada lebih dari 2 juta orang.
Di sektor bendungan, sebanyak 50 waduk PSN telah terbangun sehingga menambah persediaan air baku sebesar 2,73 miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 10.300,74 m3/detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 13,290 liter/detik, mengairi sawah seluas 288 ribu hektare, dan memproduksi 145 megawatt listrik.
Kemenko Perekonomian pun menghitung, sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, sebanyak 208 PSN yang telah berjalan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 11 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan berbagai dampak nyata tersebut, pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antardaerah.
Akhirnya, PSN berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
