Banjarmasin (ANTARA) - Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dimulai pemungutan suara untuk memilih calon anggota legislatif dan calon presiden pada Rabu, 14 Februari 2024, tinggal menyisakan waktu sekitar 5 bulan dari sekarang.
Tahapan demi tahapan jelang pemungutan suara terus dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai tingkat pusat hingga daerah.
Situasi yang aman dan kondusif menjadi syarat wajib guna mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu.
Tanpa jaminan keamanan, penyelenggara pemilu tidak bisa melaksanakan tugasnya secara tenang dan leluasa hingga berujung munculnya ancaman kegagalan pesta demokrasi 5 tahunan di negeri ini.
Polri sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) telah menyiapkan Operasi Mantap Brata untuk mengamankan Pemilu 2024. Operasi ini rencananya dilaksanakan selama 211 hari, mengawal tahapan inti pemilu dan juga pilkada pada 2024.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran bersiap untuk siaga pemilu.
Sejumlah strategi pengamanan telah disusun Polri termasuk pola pendekatan dalam upaya meredam panasnya suhu politik agar tak berimbas pada gejolak di tengah masyarakat.
Segala potensi kerawanan pun telah dipetakan dan bagaimana langkah mengantisipasinya agar tak berujung pada pecahnya konflik akibat isu politik.
Pada prinsipnya, Polri ingin pemilu kali ini dapat berlangsung lancar dengan terlaksananya
asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang dikenal sebagai luber dan jurdil serta terbebas dari hoaks, ujaran kebencian, hingga politik SARA.
Masyarakat jangan sampai diadu domba dengan saling menghujat akibat perbedaan pilihan politik karena hal itu sangat rawan memicu perpecahan.
Langkah pendinginan
Menghadapi tugas pengamanan Pemilu 2024, Polri menerapkan salah satu strategi cooling system atau pendinginan dengan menerapkan sejumlah langkah pendekatan ke masyarakat.
Caranya pun beragam, menyesuaikan kondisi daerah setempat dengan tetap menjunjung kearifan lokal masyarakat setempat.
Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh adat dan tokoh pemuda dilibatkan untuk menggaungkan pemilu damai.
Seperti yang dilakukan Polda Kalimantan Selatan dan 13 polres jajarannya, aparat di daerah ini tengah gencar menggelar bakti sosial membantu masyarakat mulai pembagian paket sembako, pembagian gas LPG 3 kg, pasar murah, bazar UMKM, bakti kesehatan dengan pengobatan gratis, hingga menggelar banyak turnamen olahraga dan seni dengan tujuan mempererat persatuan.
Pesan-pesan kamtibmas senantiasa diselipkan dan ajakan mewujudkan pemilu damai digelorakan agar masyarakat makin menyadari pentingnya menjaga persatuan dan tak mudah dipecah belah oleh perbedaan pilihan politik.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Andi Rian Djajadi mengatakan semua kegiatan tersebut merupakan implementasi dari strategi cooling system dengan harapan masyarakat mendukung tugas Polri untuk sama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif jelang pemilu.
Jajarannya diminta dapat berinovasi sesuai kondisi lapangan dan apa saja yang menjadi harapan mayoritas masyarakat.
Misalnya, ketika musim kemarau saat ini, kekeringan menjadi ancaman sehingga perlu distribusi air bersih.
Oleh karena itu, dibuatkan semacam sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih terutama di wilayah yang memang sangat memerlukan, termasuk untuk mendukung sistem pertanian.
Situasi kamtibmas di Kalsel saat ini sangat kondusif sehingga seluruh tahapan pemilu yang telah dilaksanakan KPU berjalan sesuai agenda tanpa hambatan.
Meski begitu, polisi tak boleh menganggap remeh apalagi sampai lengah menyikapi situasi yang cenderung landai sekarang.
"Terus lakukan deteksi dini, redam potensi konflik sebelum benar-benar terjadi, dan pastikan anggota hadir di kesempatan pertama ketika masyarakat membutuhkan," ujarnya.
Kemudian menjalin komunikasi intensif dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Hal ini wajib dibangun agar sinergi terus terjalin erat seraya mengesampingkan ego sektoral yang bisa saja mengganggu persiapan pemilu.
Meningkatkan partisipasi pemilih
KPU Kalsel telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.025.220 orang untuk Pemilu 2024, yang tersebar di dua kota dan 11 kabupaten, terdiri atas 1.512.186 laki-laki dan 1.513.034 perempuan.
KPU berharap partisipasi pemilih meningkat pada Pemilu 2024, minimal bisa mengulang tingginya partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 yakni di atas 80 persen.
Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menyebut pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU gencar melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat bisa menggunakan hak suaranya.
Bahkan kampanye sosialisasi pemilu dalam bentuk Kirab Pemilu 2024 telah berlangsung selama 70 hari melewati seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.
Di samping itu, KPU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut membantu menyosialisasikan pemilu termasuk partai politik yang memiliki peran vital tempat mencetak para calon wakil rakyat di legislatif dan juga calon pemimpin di eksekutif.
KPU mengingatkan semua elemen harus bahu- membahu dan bersinergi karena pemilu sebagai sistem demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Oleh karena itu, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilu adalah tanggung jawab bersama.
Sejalan dengan tugas KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berupaya memastikan pemilu berlangsung taat asas sehingga proses dan hasilnya legitimate.
Oleh karena itu, Bawaslu mengajak masyarakat turut menjaga kualitas Pemilu 2024 dengan berperan sebagai pengawas partisipatif yang berani melaporkan jika melihat pelanggaran.
Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono menegaskan perlunya peran aktif masyarakat memberikan sumbangsih pengawasan dalam mengawal pemilu berintegritas.
Prinsipnya masyarakat mengetahui apa yang dilarang dalam pemilu dan langkah konkretnya melaporkan.
Karena, pelanggaran dalam pemilu bisa menjadi awal pemicu konflik di tengah masyarakat sehingga mengancam keamanan masyarakat.
Juga ditekankan pentingnya penyelesaian atau penindakan dugaan pelanggaran dalam jalur yang diatur konstitusi agar tidak melebar keluar aturan pemilu.
Kini, saatnya lebih menggaungkan pemilu berintegritas sehingga benar-benar dapat menjadi sarana integrasi bangsa yang menyatukan, bukan menajamkan permusuhan.
Sejatinya masyarakat Indonesia makin dewasa mengikuti pemilu dari waktu ke waktu dan tidak mudah digoyahkan dengan politik transaksional. Pemilih juga kian cerdas sehingga tidak mudah diadu domba demi menuruti kepentingan politikus tuna-adab.
