Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, terus memacu pencapaian 53 program unggulan pembangunan daerah dengan mengerahkan seluruh sumber daya di lingkungan pemerintahan tersebut.
"Sekitar 2,5 tahun saya memimpin Kota Palu. Dari hasil evaluasi dilakukan presentasi capaian program prioritas pembangunan daerah 52 persen. Angka ini harus lebih digenjot supaya tujuan pembangunan cepat tercapai," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Kamis.
Menurut dia, percepatan pembangunan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perangkat memadai, sehingga hal ini menjadi catatan bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan yang konkret supaya selesai tepat waktu.
Sebanyaj 53 program prioritas tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu terbagi atas enam sektor yakni ekonomi, sosial kependudukan, infrastruktur, birokrasi dan keuangan, pelayanan dasar dan lingkungan.
"Semua program kegiatan prioritas kami fokus, yang kelihatan secara fisik hanya pembangunan infrastruktur, sebetulnya 53 agenda pembangunan ini sedang berproses," ujarnya.
Menurut dia, dalam memajukan pembangunan daerah berkelanjutan perlu dukungan warga dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak lainnya sebagai upaya percepatan akselerasi menuju Palu mantap bergerak.
Sektor-sektor fundamental sasaran pembangunan seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena saling berkaitan dengan sektor lainnya tertuang dalam 53 program.
"Masing-masing OPD lakukan evaluasi internal secara periodik, supaya program sudah dijalankan terpantau dengan baik. Sektor belum maksimal berjalan segera optimalkan, karena pembangunan dilakukan pemerintah manfaatnya tidak lain untuk masyarakat," ucap Hadianto.
Ia menambahkan, beberapa waktu lalu Pemkot Palu telah meluncurkan program inovasi layanan publik berbasis digital diberi nama SanguPalu.
Karya itu orisinil hasil inovasi Pemerintah Kota setempat yang diapresiasi melalui hak kekayaan intelektual (HKI) diterbitkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulteng.
"Aplikasi ini didedikasikan untuk memudahkan akses masyarakat mendapat pelayanan, sekaligus sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan Palu kota cerdas atau Smart city yang juga merupakan salah satu bagian dari program prioritas," kata dia.*
