OJK Sulteng terima sebanyak 608 layanan konsumen sampai Juli 2024

id OJK Sulteng ,Layanan konsumen ,Sulawesi Tengah ,Edukasi keuangan

OJK Sulteng terima sebanyak 608 layanan konsumen sampai Juli 2024

Kepala OJK Sulteng Triyono Raharjo. ANTARA/Nur Amalia Amir

Palu (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima 608 layanan konsumen selama periode Januari sampai dengan Juli 2024.
 
 
"Layanan konsumen itu terdiri dari 72 layanan pengaduan, 504 pemberian informasi kepada konsumen, dan 28 penerimaan informasi dari konsumen," kata Kepala OJK Sulteng Triyono Raharjo, di Palu, Sulteng, Kamis.

Ia menjelaskan, dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 309 layanan terkait perbankan, 221 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 20 layanan terkait asuransi, empat layanan terkait pegadaian dan 19 layanan terkait fintech.
 
Kemudian, satu layanan terkait lembaga keuangan mikro dan 34 layanan terkait dengan lembaga jasa keuangan yang tidak berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK.
 
"OJK Sulteng juga memberikan permohonan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 4.615 permohonan," ujarnya.
 
Menurut Triyono, dalam upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, Kantor OJK Provinsi Sulteng bekerja sama dengan Tim Satgas Waspada Investasi secara aktif melakukan sosialisasi terkait waspada investasi dan pinjaman dalam jaringan serta menyampaikan publikasi perusahaan fintech berizin OJK dan tidak berizin (ilegal).
 
Selain itu, untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK Sulteng juga menggencarkan program edukasi secara masif baik secara tatap muka maupun media sosial guna peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah itu.
 
Sejak awal 2024, Kantor OJK Sulteng telah melaksanakan 49 kegiatan edukasi dengan total peserta 7.843 yang menyasar berbagai lapisan kalangan masyarakat mulai dari petani, nelayan, ibu rumah tangga, pelajar hingga penyandang disabilitas.
 
"OJK Sulteng terus berupaya melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mendorong stabilitas industri jasa keuangan, melakukan edukasi kepada masyarakat dan perlindungan konsumen," katanya.
 
Pihaknya juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.