Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah memberikan intervensi terhadap meredup-nya industri tekstil tanah air, menyusul banyaknya perusahaan tekstil gulung tikar ataupun melakukan efisiensi tenaga kerja.
"Industri padat karya seperti industri tekstil ini belakangan banyak mengalami PHK. Ada banyak faktor penyebabnya. Kita harus petakan bersama dan bagaimana mencari solusi terbaik agar industri tekstil nasional bisa bangkit kembali," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan kebijakan negara harus mampu menguatkan para pelaku usaha industri tekstil dan garmen dalam negeri agar kembali sehat, baik yang sudah berskala besar maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kita juga harus melihat kondisi pasar hari ini. Jangan sampai aturan yang kita buat malah membebani perusahaan lokal dan menguntungkan perusahaan asing karena kalau bisnis lesu, dampaknya pasti ke para pekerjanya dan lini-lini pendukungnya," tuturnya.
Sebab, kata dia, jutaan tenaga kerja terserap di industri tekstil dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Persaingan bisnis harus dilakukan secara sehat agar tidak ada rakyat kecil yang dirugikan," ujar dia.
Senin (21/10), salah satu raksasa tekstil Tanah Air, Sritex, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh hakim ketua Moch Ansor.
Adapun pada Rabu (30/10), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) terkait dengan permasalahan yang terjadi pada industri tekstil.
"Besok, rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Isy Karim ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Isy mengatakan salah satu masalah yang akan didiskusikan pada pertemuan mendatang adalah perihal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang dianggap telah mempengaruhi keberlangsungan industri tekstil.
Terkait dengan revisi Permendag 8/2024, Isy menyebut, hal ini baru akan dipertimbangkan setelah berdiskusi dengan Kemenperin.
Berita Terkait
DPR: Kolaborasi perlu untuk wujudkan penyiaran digital yang inklusif
Rabu, 30 Oktober 2024 12:23 Wib
Komisi III apresiasi Propam Polda Sultra ikut tangani kasus Supriyani
Selasa, 29 Oktober 2024 14:45 Wib
Kapolda NTT temui Rudy Soik di DPR dan anggap masih anggota Polri
Senin, 28 Oktober 2024 14:51 Wib
BAM DPR partisipasikan masyarakat dalam pembahasan RUU
Jumat, 25 Oktober 2024 9:10 Wib
DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029
Rabu, 23 Oktober 2024 14:20 Wib
BPK selamatkan uang negara Rp13,66 triliun selama semester I-2024
Rabu, 23 Oktober 2024 9:52 Wib
Bandara Palu dan PT DPR membangun depot pengisian bahan bakar pesawat
Selasa, 22 Oktober 2024 15:39 Wib
Anggota DPR minta pelaku kekerasan pada anak dihukum berat
Rabu, 9 Oktober 2024 12:20 Wib