Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah memberikan intervensi terhadap meredup-nya industri tekstil tanah air, menyusul banyaknya perusahaan tekstil gulung tikar ataupun melakukan efisiensi tenaga kerja.
"Industri padat karya seperti industri tekstil ini belakangan banyak mengalami PHK. Ada banyak faktor penyebabnya. Kita harus petakan bersama dan bagaimana mencari solusi terbaik agar industri tekstil nasional bisa bangkit kembali," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan kebijakan negara harus mampu menguatkan para pelaku usaha industri tekstil dan garmen dalam negeri agar kembali sehat, baik yang sudah berskala besar maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Kita juga harus melihat kondisi pasar hari ini. Jangan sampai aturan yang kita buat malah membebani perusahaan lokal dan menguntungkan perusahaan asing karena kalau bisnis lesu, dampaknya pasti ke para pekerjanya dan lini-lini pendukungnya," tuturnya.
Sebab, kata dia, jutaan tenaga kerja terserap di industri tekstil dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Persaingan bisnis harus dilakukan secara sehat agar tidak ada rakyat kecil yang dirugikan," ujar dia.
Senin (21/10), salah satu raksasa tekstil Tanah Air, Sritex, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh hakim ketua Moch Ansor.
Adapun pada Rabu (30/10), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) terkait dengan permasalahan yang terjadi pada industri tekstil.
"Besok, rencana minggu depan akan dibahas dengan Kemenperin," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag Isy Karim ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Isy mengatakan salah satu masalah yang akan didiskusikan pada pertemuan mendatang adalah perihal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang dianggap telah mempengaruhi keberlangsungan industri tekstil.
Terkait dengan revisi Permendag 8/2024, Isy menyebut, hal ini baru akan dipertimbangkan setelah berdiskusi dengan Kemenperin.
Berita Terkait
Komisi III DPR gunakan voting untuk pilih Capim-Calon Dewas KPK
Kamis, 21 November 2024 12:36 Wib
Calon Dewas KPK Wisnu ingin Pimpinan KPK ungkap harta secara berkala
Rabu, 20 November 2024 14:32 Wib
Komisi II DPR ingatkan penjabat kepala daerah jaga netralitas
Rabu, 20 November 2024 12:15 Wib
Tak masuk prolegnas, Pengamat: Pemberantasan korupsi tidak maksimal
Rabu, 20 November 2024 12:13 Wib
DPR setujui Prolegnas 2025--2029 dan Prolegnas Prioritas 2025
Selasa, 19 November 2024 12:36 Wib
Pimpinan DPR dan MPR turut hadiri uji kelayakan Capim- Calon Dewas KPK
Senin, 18 November 2024 14:16 Wib
KPK harapkan sosok berintegritas terpilih pimpin Dewas KPK
Sabtu, 16 November 2024 15:27 Wib
Waka Komisi II: Pilkada ulang 2025 demi jaga keserentakan
Jumat, 15 November 2024 14:54 Wib