Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita terpopuler pada Selasa pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari "JUMBO" jadi film Indonesia terlaris hingga Sri Mulyani jelaskan alasan pembatalan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah. Berikut rangkuman beritanya:
1. "JUMBO" jadi film Indonesia terlaris, lengserkan "KKN di Desa Penari"Film animasi "JUMBO" menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan jumlah akumulatif penonton mencapai 10.073.332 pada Minggu (1/6), melengserkan "KKN di Desa Penari" dari peringkat teratas daftar film laris.
Jumlah penonton film animasi yang dibuat di bawah arahan sutradara Ryan Adriandhy itu melampaui jumlah penonton film "KKN di Desa Penari", yang berhasil menarik total 10.061.033 penonton pada tahun 2022. Baca selengkapnya di sini.
2. AS mengaku tak tahu menahu drone Ukraina serang berbagai wilayah Rusia
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mengetahui rencana serangan drone atau pesawat nirawak Ukraina terhadap Murmansk, Irkutsk, dan wilayah lain di Rusia pada Minggu (1/6), menurut laporan CBS News, dengan mengutip sumber-sumber pemerintahan. Baca selengkapnya di sini.
3. Prabowo bantu subsidi upah Rp600 ribu untuk 17,3 juta pekerja
Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu untuk 17,3 pekerja, sebagai salah satu dari lima paket insentif ekonomi yang akan diluncurkan pada Juni-Juli 2025. Baca selengkapnya di sini.
4. Diskon tarif listrik 50 persen, PLN: Siap jalankan arahan pemerintah
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan siap menjalankan arahan dari pemerintah ketika ditanya mengenai kabar implementasi diskon tarif listrik sebesar 50 persen, yang dikabarkan akan dimulai pada 5 Juni 2025. Baca selengkapnya di sini.
5. Sri Mulyani jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah
Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6), menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli. Baca selengkapnya di sini.
