Calon haji diimbau jaga kesehatan

id Sulteng,Kemenag Sulteng,Kanwil Kemenag Sulteng

Calon haji diimbau jaga kesehatan

Kepala Kanwil Kemenag Sulteng Rusman Langke. (Ist)

Palu (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng),  H. Rusman Langke menyampaikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Sulteng siap memberangkatkan Calon haji (Calhaj).  

“Insya Allah jemaah calon haji masuk di Asrama Haji Transit Palu tanggal 24 Juli 2019, untuk dipersiapkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan," kata Kakanwil di Palu, Senin (08/07).

Rusman Langke mengatakan hingga saat ini pembenahan untuk Asrama Haji Transit Palu dalam rangka menyambut kedatangan jem’ah dari Kabupaten/Kota sudah siap.

 Dia menimbau calhaj menjaga kesehatan agar semua yang sudah melunasi BPIH bisa berangkat tahun ini.

Karena menurutnya, jika  ada yang tidak berangkat bisa mempengaruhi kuota yang ada di tahun-tahun berikutnya. 

“Untuk tim media yang dipercaya melayani Jema’ah Kabupaten/Kota telah melakukan antisipasi, karena Jema’ah itu diperiksa sebanyak tiga kali, mulai dari Kecamatan, Kabupaten, hingga di Embarkasi oleh pihak dokter,” katanya.

Rusman menyampaikan, sejauh ini PPIH kabupaten/kota dan provinsi sangat intens berkoordinasi dalam rangka persiapan keberangkatan Jema’ah itu. Meski demikian, Rusman berahap petugas Jema’ah haji yang terdiri dari pembimbing ibadah haji, ketua kloter, serta para dokter dan medis, agar menjalankan tugas sebaik-baiknya.

“Petugas haji harus terus berkoordinasi dan membantu jema’ah, mulai dari dalam negeri maupun sudah ke Jeddah, bahkan hingga kembali lagi ke tanah air lagi," terangnya.

Dia menambahkan, seperti tahun sebelumnya, pemerintah daerah masih membantu meringankan jama’ah, terutama untuk transport lokal dari Kota Palu ke Embarkasi Balikpapan.

Tahun ini Sulteng memiliki kuota haji sebanyak 2.250 orang yang akan dibagi dalam lima klolter. Kloter 7 sampai Kloter 11. Ketambahan 250 merupakan imbas dari penambahan kuota untuk Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi  sebanyak 10.000.