Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah menggelar rapat dengar pendapat mengenai pengawasan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi yang menimpa Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong pada September 2018.
Ketua Panitia Khusus Yahdi Basma memimpin rapat di Ruang Rapat Baruga DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Selasa, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sigi Paulina, pejabat Pemerintah Kabupaten Sigi, pejabat Pemerintah Kota Palu, pejabat Pemerintah Kabupaten Donggala, pejabat Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Baca juga: Calon Ketua DPRD : APBD Sulteng harus pro-rakyat
"RDP ini tujuannya untuk memastikan bahwa ada atau tidak proses share (berbagi) informasi di antara seluruh OPD terkait progres pemulihan dan pembangunan kembali Sulteng, antar OPD yang bersentuhan langsung dalam upaya rehab-rekon," kata Yahdi Basma.
Rapat dengar pendapat itu, menurut dia, penting untuk mengecek kinerja pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam menangani dampak gempa, tsunami, dan likuefaksi serta menjalankan upaya-upaya pemulihan.
Anggota Pansus DPRD Moh Masykur mengemukakan, untuk memastikan seluruh tahapan penanganan dampak bencana dijalankan, dewan membutuhkan dari pemerintah daerah serta lembaga kemanusiaan yang bekerja di wilayah terdampak bencana.
Selain para pejabat pemerintah, perwakilan warga dari daerah terdampak bencana seperti Petobo dan Balaroa di Kota Palu juga hadir dalam rapat itu.
Rapat itu dihadiri pula oleh anggota forum masyarakat korban gempa dan likuefaksi Sigi, forum masyarakat korban gempa dan tsunami Donggala, dan forum masyarakat korban gempa dan tsunami Kota Palu.
Baca juga: 8.000 hektare sawah di Sigi tidak berproduksi pascagempa
Baca juga: Wali Kota Palu: Huntara untuk pengungsi perlu ditambah
