Sigi, Sulteng (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultira Provinsi Sulawesi Tengah mengungkap sekitar 8.000 hektare lahan persawahan produktif di Kabupaten Sigi kini rusak dan tidak lagi berproduksi pascabencana gempa dan likuefaksi yang meluluhlantakkan daerah itu pada 28 September 2018.
Akibat gempa dan likuefaksi, saluran irigasi gumbasa yang mengairi ribuan hektare lahan persawahan rusak.
"Jangka pendek usulannya irigasi pompa tanah dangkal. Semoga dapat terwujud tahun 2020," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sulteng Trie Iriani Lamakampali di Sigi, Selasa.
Hal itu dikemukakan Trie di depan Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nono Nursono dalam acara pendistribusian bantuan pertanian dan perikanan untuk Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
Bantuan yang bersumber dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) itu dikucurkan di Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa.
Trie Iriani mengatakan mengingat Kementerian PPN/Bappenas merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan usulan tersebut sebab saat ini kondisi perekonomian para petani di Sigi pascabencana sembilan bulan lalu masih memprihatinkan.
"Kalau ini lama tidak diperbaiki, maka sektor pertanian di Sigi akan hancur dan kita tahu bersama kalau kita bergantung di sana. Bantu kami berupa irigasi pompa tanah dangkal yang bisa melayani 5-10 haktare. Kalau kemarin-kemarin seolah-olah harganya sampai Rp100 juta satu alat, dengan kami tidak. Rp15 juta cukup untuk kelompok tani yang ada. Nanti mereka yang tutup kekurangannya," pintanya.
Baca juga : Petani Sigi tidak bertani pascabencana karena kerusakan lahan sangat parah
Dalam kesempatan itu ia berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong kementerian-kementerian lain yang terkait agar dapat membantu dan menolong memulihkan secepatnya mata pencaharian para petani tersebut, baik melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2019 maupun APBN 2020.
"Ini harus saya suarakan. Kalau sampai akhir kepemimpinannya Pak Jokowi tahun 2024, saya rasa memang belum selesai perbaikan daerah irigasi gumbasa. Tetapi yang jangka pendek dan menengah ini yaitu irigasi pompa tanah dangkal yang harus direalisasikan. Ketergantungan kami dengan APBN masih sangat tinggi," jelasnya.
Nono Nursono yang hadir dalam acara itu mendukung upaya tersebut.
Menurutnya, agar usulan itu terwujud dibutuhkan peran dan kekompakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk soal data-data yang dibutuhkan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Kita harus sama-sama mengawal usulan tersebut. Nanti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) yang mengusulkan ke Bappenas untuk mendapat bantuan dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi," ucapnya.
