Mentan akan isolasi daerah yang terjangkit virus "Hog Cholera"

id kolera babi,hog cholera,mentan,kementerian pertanian

Mentan akan isolasi daerah yang terjangkit virus "Hog Cholera"

Ternak babi (Foto: Antaranews)

Nanti akan kita isolasi, baik distribusi, terutama untuk ekspor-impornya, karena ini juga bukan hanya dari Kementerian Pertanian, perlu koordinasi dengan pihak lain

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akan mengisolasi jalur distribusi daerah yang terjangkit virus hog cholera pada ternak babi.

"Nanti akan kita isolasi, baik distribusi, terutama untuk ekspor-impornya, karena ini juga bukan hanya dari Kementerian Pertanian, perlu koordinasi dengan pihak lain," kata Mentan di Jakarta, Senin.

Saat akan mengikuti rapat kerja di Komisi IV DPR-RI, Mentan sempat menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk melakukan isolasi sementara.

Tujuan dari isolasi tersebut adalah agar virus tidak menyebar pada ternak-ternak yang lainnya. Selain itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan atas terjangkitnya virus Hog Cholera tersebut.

Sebelumnya jumlah kematian babi akibat virus Hog Cholera atau Kolera Babi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus bertambang hingga menjadi 5.800 ekor.

"Data ini hasil laporan terbaru dari kabupaten dan kota di Sumatera Utara," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara Azhar Harahap di Medan. Untuk mengantisipasi penyebaran virus tersebut, Kementan dalam hal ini Dirjen Peternakan akan berpartisipasi dalam penanganan dan pengawasan babi.

"Kita melakukan rapat di provinsi dengan seluruh kabupaten dan kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan terhadap penyakit Hog Cholera yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang terkena wabah virus Kolera Babi, yaitu Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Medan, Karo, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Samosir.

Hingga saat ini Pemprov Sumatera Utara masih berusaha serius untuk mengatasi masalah tersebut.