Poso (ANTARA) - Kabupaten Poso meraih nilai tertinggi se-Sulteng dalam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2019 dan urutan ke-7 secara nasional dengan nilai hampir 100.
Sementara untuk wilayah se-Indonesia, Poso yang dipimpin Bupati Kolonel (Purn) Marinir Darmin Agustinus Sigilipu ini mendapat 10 besar dengan nilai 95,95.
Penghargaan standar pelayan publik itu diterima langsung oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu di Grand Ball Room JS Luwansa Hotel Jakarta, Rabu (27/11).
"Kalau untuk wilayah Propinsi Sulteng, Poso itu yang tertinggi dari kabupaten lain yang dapat penghargaan yang sama, dan ini sangat diapresiasi oleh Pimpinan Ombusman," ujar Darmin, Kamis.
Ia mengatakan bahwa prestasi itu merupakan hasil kerja sama tim dan semua sektor yang fokus dan berusaha membenahi semua lini pelayanan publik. Intinya keberhasilan itu berasal dari dan untuk masyarakat Kabupaten Poso.
Di Propinsi Sulteng, ada lima kabupaten yang mendapatkan penghargaan standar pelayanan publik sementara yang belum mendapatkan yakni Donggala dan Toli-toli yang masih masuk 'zona merah'.
Penghargaan itu sebagai hasil survey atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dengan berbagai produk layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemda Poso memperoleh nilai sebesar 95,95 dengan 64 jumlah produk layanan seperti yang terdapat pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan serta Dinas Pertanian.
Bupati Darmin mengungkapkan apa yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah saat ini merupakan niat tulus serta kerja keras yang dilakukan oleh para aparatur untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Tana Poso.
"Penghargaan ini merupakan yang pertama kali diterima Kabupaten Poso, sehingga kita patut berbangga karena selain bisa memperoleh penghargaan ini, prestasi besar juga ditorehkan sekaligus dimana Kabupaten Poso berhasil masuk dalam 10 besar tertinggi untuk Pemerintah Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya bangga.
Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai menyatakan bahwa penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 pemerintah kabupaten ini menunjukkan 33,02 persen atau baru 71 pemkab yang masuk dalam 'zona hijau' dengan predikat kepatuhan tinggi dan salah satunya adalah Kabupaten Poso yang menempati urutan ke-7 nasional dengan perolehan nilai hampir mencapai 100.
