Melanjutkan pilkada di masa darurat COVID-19

id KPU SULTENG,SAHRAN RADEN,PILKADA SULTENG,PILKADA

Melanjutkan pilkada di masa darurat COVID-19

Komisioner KPU Sulteng Bidang Partisipasi Masyarakat, SDM dan Sosialisasi, Sahran Raden (ANTARA/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) - Mungkinkah atau realistiskah pemilihan 2020 dilaksanakan pada Desember 2020,.? Inilah pertanyaan yang sering didiskusikan melalui online atau diskusi virtual oleh berbagai kalangan, terutama pegiat pemilu dalam berbagai platform aplikasi selama berada disituasi pandemik Covid 19. Mungkinkah atau realistiskah pemilihan dilanjutkan sampai dengan pemungutan suara Desember 2020.

Akhirnya pilihan melanjutkan pilkada 2020 dengan Opsi A pemungutan suara Desember 2020 disepakati bersama oleh DPR, Pemerintah dan KPU dalam Rapat Konsultasi tanggal 27  Mei 2020 sesuai Perppu 2 Tahun 2020.

Semua negara sekarang tengah menghadapi ketidakpastian karena tidak sepenuhnya virus COVID-19 diketahui akhirnya, sampai ditemukannya vaksin Covid19. Lagi pula ia telah menjadi pandemi, yang berkembang cepat tak terdeteksi. Dalam konteks ini, pilkada yang dilaksanakan dimasa pendemik, maka perlu mitigasi resiko bencana non alam yang di redesain beradaptasi dengan wabah Corona.
 
Di negara demokrasi, mengulas politik pandemi bukanlah hal tabu. siapa pun dari segmen atau spektrum masyarakat boleh memberi masukan ke pemerintah demi kebaikan bersama. Pemerintah bisa mengabaikan atau merespons positif, bergantung pada skala prioritas yang diyakininya. Ada titik temu penting di sini, yakni pembelajaran. Pemerintah negara demokratis bukan entitas yang "tak bisa salah", melainkan terbuka kepada ragam masukan (deliberatif).

KPU sebagai penyelenggara pilkada adalah pelaksana Undang Undang termasuk melaksanakan kebijakan hukum perppu. Kelanjutan Pilkada desember 2020 pun dalam aspek penyelenggara pilkada perlu dengan prasarat  mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kesehatan masyarakat. Jaminan itu bisah dilaksanakan jika syarat  tanggap darurat dinyatakan selesai dan sejumlah daerah  tidak ada lagi pemberlakukan status Pembatasan Sosal Bersakala Besar (PSBB ).  

Dua syarat minimalis ini paling tidak menjadi jaminan pilkada dilanjutkan sebagai ikhtiar dalam menyelamatkan semua pihak terutama pemilih, penyelenggara pilkada dan peserta pilkada. Upaya ini sebagai pemenuhan terhadap prinsip dan asas pemilu yang Luber dan Jurdil. Pemilihan yang dilaksanakan tidak saja memenuhi jaminan keadilan akan tetapi juga jaminan atas kualitas pemilihan. Pemerintah pun perlu memberi jaminan bahwa dalam dua atau tiga bulan kedepan yakni juni sampai dengan agustus  pengendalian terhadap wabah pandemik covid 19 dapat dikendalikan dengan baik sehingga tahapan pemilihan dapat berjalan dengan aman dan pemungutan suara 9 Desember 2020 dilaksanakan secara Luber dan Jurdil juga beintegritas dan berkualitas.

Mempertimbangkan Demokrasi Berkemanusiaan

Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal.Humanisme telah menjadi sejenis doktrin beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia.  

Penganut pemikiran filasafat humanis seperti Cicero menyatakan bahwa  Orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungannya sendiri dengan mengorbankan keuntungan orang lain lebih buruk daripada kematian, daripada kemiskinan, daripada penderitaan yang mungkin menimpa tubuh atau hak milik eksternal lainnya.

Alam dengan hukumnya menetapkan bahwa seorang manusia harus bersedia mempertimbangkan kepentingan orang lain, siapapun ia, dengan alasan mendasar yakni karena ia adalah manusia. Bahkan Cicero menyatakan bahwa Solus Populi Suprema Lex Esto keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Begitu tingginya derajat kemanusiaan dalam demokrasi. Sehingga tujuan berhukum kita adalah setiap pelaksanaan hukum harus memelihara kelangsungan hidup manusia, karena itu tidak dibenarkan upaya upaya kehidupan yang berakibat hilangnya keberadaan manusia. Demokrasi humanis menjadi parameter komunikasi yang  diterapkan dalam level  politik dan budaya, yang membawa manusia ke dalam jejaring yang lebih sistematis dalam ontologis kemusiaan sebagaimana ikatan ideologi yang diteguhkan pada Pancasila yakni kemanusiaan yang beradab sebagai sumber dari segala sumber hukum.
 
Setelah disepakatinya kelanjutan pilkada antara DPR, Pemerintah dan KPU sebagaimana dalam  Perppu Nomor 2 Tahun 2020, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota , maka perlu  disiapkan skenario kelanjutan pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang  pelaksanaannya mempertimbangkan aspek kesehatan dan kemanusiaan. Hal ini mengingat kurva penyebaran wabah Covid 19 di Indonesia dari hari kehari masih menanjak dan belum terekendali. Data pertanggal 27 Mei saja ada 23.851 orang terkonfirmasi positif disini ada kenaikan 600 lebih dari hari sebelumnya. Ada 16.321 orang yang masih dirawat dan ada 1.473 orang yang meninggal dunia. 

Penyelenggara pemilu perlu menyiapkan mitigasi kebencanaan non alam dalam melaksanakan teknis pemilihan. Berdasar pada surat kepala BNPP, yang merekomendasikan Pilkada dapat dilanjutkan dengan tetap menggunakan protokol Covid 19, maka ini menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilu untuk menyiapkan sejumlah skenario pemilihan yang responsif wabah dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. 

Dalam demokrasi humanizme pembuatan kerangka hukum dan teknis penyelenggaraan pemilihan harus lebih memepertimbangkan dan responsif terhadap nilai nilai kemanusiaan. 

Penyelenggara pilkada tidak saja dituntut profesional dan berintegrtas, juga harus responsif terhadap mitigasi kebencanaan dimasa krisis. Proses pemilihan harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kehidupan. Demokrasi humanis adalah bentuk dalam berdemokrasi dengan memasukan nilai nilai kemanusiaan sebagai tujuannya. Demokrasi humanis diwujudkan dalam bentuk harmoni,  penuh etika, estetika dan moral integrity ditengah kompetisi politik para pihak. Maka demokrasi humanis membutuhkan kesanggupan nyata kepada para pihak yang terlibat dalam proses dan hasil pemilihan untuk membangun kesadaran budaya politik kemanusiaan.

Rekayasa Electoral dan New Normal

Pandemik wabah Covid 19, telah berdampak terdeviasinya proses demokrasi di dunia. Ada kurang lebih 140 negara yang melaksanakan pemilu nasional dan pemilu lokal di dunia mengalami beragam kondisi. Ada yang lanjut dan sukses pemilunya, ada yang menundah di tahap kedua pemilu, ada yang memang tidak melanjutkan. Kita memahami bersama pandemik ini, menjadikan pemilu agak sulit dilakukan. The Nehterland Institute for Multi Party Democracy (NIMD), mengemukakan beberapa tantangan pemilu dimasa pandemik yakni; Pertama, kesulitan mengadakan kampanye. Kampanye yang intensif akan mendorong terjadinya penyebaran virus. Karena ketergantungan pada basis internet, maka kampanye tidak menyentuh anggota masyarakat paling bawah.  Kedua, kunjungan dari rumah kerumah tidak dapat dilakukan karena akan memicu resiko penularan. Ketiga, pengadaan dan penyiapan kotak suara atau logistik pemilu  membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan sulit untuk dilakukan. Keempat, panitia  pemilu yang melakukan tugasnya tidak optimal karena pembatasan pertemuan dan interaksi antar anggota tim.

Pilkada di Indonesia, mau tidak mau harus dilanjutkan karena telah menjadi kebijakan dan pilihan politik pemerintah, DPR dan KPU untuk melanjutkan pelaksanaan pemilihan dimasa pandemik Covid 19.  Situasi krisis ini tentu saja pemyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemilihan terutama terkait dengan tata kelolah pemilihan yang dilaksanakan dimasa pendemik covid 19.  Pemilu memiliki tata kelolah yang juga memperhitungkan resiko. 

Situasi darurat emergency hadir dan tentu mengganggu tahapan yang sedang berlangsung. Maka pertanyaannya adalah bagaimana penyelenggara pilkada dapat melaksanakan aktivitas pemilihan ditengah resiko penuh kekhawatiran dan ketakutan serta resiko psikhis terhadap ancaman pendemik Covid 19. Situasi darurat ini KPU sebagai penyelenggara pilkada perlu melakukan tindakan yang luar biasa terhadap tahapan yang luar biasa pula. KPU perlu memiliki  protokol kerja tahapan untuk mitigasi resiko pendemik Covid 19. 

Pemilihan dapat dilakukan dengan protap kesehatan yang memadai, dengan demikian KPU memastikan  memiliki kemampuan yang memadai dan mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi ditengah tahapan yang beririsan dengan wabah corona.

Pelaksanaan pemilihan dimasa pandemik Covid 19, dibutukan daya dukung instrumen hukum yang kuat untuk dapat diadaptasi dalam pemilihan. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan bermasyarakat baik dalam proses proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan pembentukan pola pola perilaku baru.  Roscou Pound, dalam teori hukumnya menyatakan bahwa law a tool of social enginering, bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat rekayasa sosial.  

Dalam konteks sistem hukum sipil ( civil law sistem) yang diterapkan di ndonesia, maka hukum yang diterapkan adalah sebuah aturan  yang merupakan produk kekuasaan. Hukum diterapkan pada penguasa yang memiliki kewenangan membentuk hukum dan siapapun harus tundak terhadap hukum. Pada kondisi demikian, hukum menjadi alat pengendali  terhadap tertib masyarakat.  Maka pemilihan yang dilaksanakan dimasa pendemik membutuhkan daya dukung hukum yang kuat agar prinsip kepastian hukum dan keadilan pemilu dapat terwujud. 

Undang Undang 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dirasakan menjadi tidak relevan atas kebutuhan hukum dalam pelaksaan pemilihan dimasa pandemik wabah Covid 19. Undang undang itu hanya bisah efektif jika pilkada dilaksanakan pada masa normal. Maka penting daya dukung instrumen hukum pelaksanaan teknis pemilihan dimasa kedaruratan bencana non alam dibentuk sebagai penguat pemilihan yang demokratis.
 
Konsep Normal Baru sangat diperlukan dalam perubahan sistemik dan perilaku kultur masyarakat merespon penyelenggaraan pemilihan. Penerapan normal baru dalam pemilihan dimasa pandemik Covid 19 dengan protap kesehatan yang ketat sangat diperlukan. Saling berhubungan antara satu dengan yang lain, saling berantai, saling tali-temali, terintegrasi, dan terkoneksi dengan terencara, terukur, jelas, punya arah baru yang realistis. 

Normal baru dalam politik hendaknya memiliki horizon futuristik, tidak tumpang tindih, dapat dipertanggungjawabkan, punya dampak positif pada masyarakat luas, mudah diantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, punya SOP dan manajemen resiko yg terukur, jelas, dan pasti, meski terkadang bisa dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi yg mendesak, serta kita semua tanggap akan situasi dan kondisi “kedaruratan”yang memaksa dalam kehidupan kita.
 
Perubahan sistemik dalam proses pemilihan adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu harus di rancang sebaik-baiknya, dibuat dengan gagasan yang bersandar pada ilmu pengetahuan dan teknologi moderen, adaptif dan akomodatif dalam bingkai kemanusiaan dan heterogenitas budaya, tradisi, adat istiadat sehingga terwujud tatanan sosial baru masyarakat demokratis dan berkeadilan.Adaptasi Normal baru pengaturan hukum sebagai daya dukung pemilihan yang Luber dan Jurdil dimasa krisis.  

Beberapa daya dukung dalam pelaksanaan pemilihan dimasa pandemik covid 19 yakni : Pertama, Kepastian anggaran. Penyelenggara pilkada dan pemerintah perlu memastikan kembali anggaran pilkada. Pelaksanaan pemilihan ditengah pendemik covid 19 perlu penghitungan anggaran yang matang dan cermat. Dihitung kembali apakah anggaran pilkada lebih murah atau justru anggaran pilkadanya lebih mahal. KPU dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR, memaparkan untuk penambahan anggaran sekitar 535,981 Miliar untuk pelindung diri sebagai upaya menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada ditengah wabah Covid 19. 

Ini untuk kebutuhan di 270 Daerah yang melaksanakan pilkada. Anggaran ini hanya dapat diharapkan pada dana yang bersumber dari APBN. Sebab anggaran hibah pemilihan yang bersumber dari pemerintah daerah sudah tidak dapat ditambah dan disediakan oleh Pemda sendiri. Anggaran APBD setiap daerah pilkada lebih banyak direlokasi untuk kebutuhan penanganan Covid 19.

Kedua, pencalonan, bahwa sisa tahapan penundaan pilkada terkait dengan pencalonan terutama perseorangan ini sampai pada verifikasi faktual calon.  Sebagaimana dalam Undang Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,  Pasal 48  (5)  Verifikasi  faktual sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4)dilakukan paling lama 14 (empat belas)Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. Ayat  (6) Verifikasifaktualsebagaimanadimaksudpadaayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. 

Pelaksanaan Verfak metode sensus ditengah pendemik Covid 19 dilakukan dengan menemui langsung calon pendukung calon perseorangan dari rumah kerumah. Memastikan atas kebenaran faktual terhadap dukungan pemilih kepada paslon perseorangan. Secara teknis  KPU mengatur tatacara dan prosedur  dalam Peraturan KPU dengan standar  Protokol kesehatan saat verifikasi. Pemetaan lokasi termasuk zonasi daerah terpapar covid 19  penting dilakukan antara KPU Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki calon perseorangan. 

Peta zonasi ini perlu dikordinasikan dengan gugus tugas pemerintah daerah setempat dengan mengeluarkan surat keterangan dari gugus tugas sebagai kepastian jaminan bahwa daerah dan lokasi verifikasi faktual aman bagi penyelenggara pilkada. Jika daerah verifikasi faktual terpapar covid 19, maka dimungkinkan dalam verifikasi faktual menggunakan sarana teknologi informasi yang dapat difasilitasi oleh pasangan calon. Skenario ini ditempuh sebagai upaya mencegah adanya paparan covid 19, sehingga berefek menjadi cluster baru penyebaran covid 19.

Ketiga, Kampanye, mendesain kampanye dengan metode digital. KPU mengatur kampanye tidak dilakukan dengan metode konvensional seperti Rapat Umum, Tatap muka, pertemuan terbatas yang melibatkan kerumunan massa yang lebih besar. Memperpendek waktu kampanye menjadi 45 hari dan memperbanyak  metode iklan kampanye dimedia massa, elektronik tidak saja sebelum hari pemungutan suara.

Keempat, Pemungutan dan Penghitungan suara, tindakan apa saja yang dilakukan oleh KPU dalam pemungutan suara ini. Mulai dari ukuran TPS yang dibangun, sebaiknya berukuran besar yang memungkinkan Physical distancing atau pembatasan jarak fisik dapat dilakukan dalam pengendalian keamanan TPS. Sebab sesuai Undang 10 tahun 2016 ,Pasal87(1) Pemilih untuksetiapTPS palingbanyak 800(delapanratus)orang.

Rekayasa TPS dengan skenario terjaminnya pemilu berintegritas dan demokratis serta aksesibel penting diperhitungan dengan baik.Selain luas, TPS disediakan sarana protokol kesehatan Covid 19 misalnya pengunaan masker, penyediaan handsanitazer, alat pelindung diri, penyediaan sabun cuci tangan, Tisu dan pembuangan sampah,  Pemilih bisah memilih di TPS dekat tempat tinggal meski dia terdaftar di TPS yang lain hal ini untuk menjaga adanya kerumunan massa. 

Pemilih yang dinyatakan sebagai ODP dan PDP memilih diakhir waktu sebelum TPS di tutup dilakukan dirumah atau tempat isolasi dan karantina. Memastikan lingkungan TPS aman membuat jarak pemilih sesuai Protokol Covid 19. Membuat kode perilaku pemilih misalnya pemilih sebelum masuk TPS dilakukan pengukuran suhu badan menggunakan alat termometer sebelum masuk TPS, tidak sedang gangguan pernapasan, menggunakan sarung tangan, masker dan hand sanitizer.
Kelima, Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara e Rekap sebagaimana yang sedang di desain oleh KPU saat ini. Keenam Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif. Pada tahapan ini KPU harus secara masif berkomunikasi dengan publik sesering mungkin. 

Memanfaatkan teknologi digital, sosilaisasi melalui Webesate, memanfaatkan media sosial, media massa dan elektronik. Membangun sistem pemilihan yang transparan dengan  merangsang perhatian pemilih terhadap pemilihan.
Meski disadari bahwa melanjutkan pilkada dimasa Pandemik covid 19, ini masih sangat beresiko namun karena telah menjadi pilihan politik kebijakan saat ini, maka KPU wajib bersiap melaksanakan penyenggaraan pemilihan 2020.  

Penyelengaran pilkada dilaksanakan dengan berbagai skenario mempertimbangkan kesehatan dan protokol penanganan Covid 19. Tidak saja itu KPU memastikan bahwa proses dan hasil pilkada desember 2020 menjamin  pemilihan yang berkualitas baik prosesnya maupun hasilnya.
 
Pewarta :
Editor : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar