Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Sri Djawiah Rioeh menyatakan Hari Perempuan Sedunia harus menjadi momentum refleksi, untuk lebih memaksimalkan pemberdayaan perempuan secara ekonomi.
"Yang terpenting adalah bagaimana membangun pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Kaum perempuan, harus keluar dari lingkungan domestiknya untuk memperjuangkan dan merubah taraf kehidupanya. Hal ini wajib untuk menjamin kesetaraan," ucap Sri Djawiah Rioeh, di Buol, Senin, berkaitan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional.
Menurut Sri, pemberdayaan perempuan secara ekonomi seperti membangun industri rumah tangga atau usaha rumahan, yang bisa dijalani ibu para perempuan ibu rumah tangga, dengan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya.
Di sisi lain, perempuan petani, kata dia, juga harus merdeka dalam mengelola lahan pertaniannya, dan sejahtera di lahannya sendiri.
"Akses ekonomi adalah semisal membangun usaha rumah tangga, perempuan turut serta dalam aktivitas pertanian, bersosialisasi dan turut serta dalam mengawal dan ikut andil dalam setiap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemkab Buol," kata dia.
Istri Bupati Buol Amirudin Rauf itu menilai perempuan juga mesti berani memperjuangkan kesetaraan dalam politik. Baginya, politik bukan hal yang mesti dihindari atau dianggap tabuh bagi perempuan. Dunia politik harus menjadi tempat mengekspresikan diri bagi kaum perempuan.
"Perempuan juga harus turut serta dalam setiap kontestasi politik, baik pemilu, pilkades, maupun terlibat aktif dalam unsur pemerintahan, baik kabupaten, kecamatan, maupun desa. Sebagai manusia, perempuan punya hak yang sama dalam politik. Hal ini merupakan semboyan utama di hari perempuan sedunia," kata dia.
Bagi dia, hal itu penting, karena perempuan pada dasarnya memiliki kodrat yang sama dengan laki-laki. Namun dalam sejarah budaya patriarki menyebabkan perempuan menjadi masyarakat kelas dua. Momentum bersejarah Tanggal 8 Maret adalah momentum perempuan berjuang untuk emansipasinya.
Sampai saat ini, kata dia, tuntutan perjuangan emansipasi perempuan belum sepenuhnya terwujud. Masih banyak aspek kehidupan kaum hawa yang belum setara dengan laki-laki. Olehnya, nilai-nilai emansipasi harus terus meneruskan di perjuangan demi mewujudkan kesetaraan sosial.
Untuk memastikan pemenuhan hak dan keterbukaan akses bagi perempuan dalam politik dan ekonomi di Kabupaten Buol, Sri mengatakan tim penggerak PKK akan menopang program pro rakyat Pemda Buol.
"TP PKK Kabupaten Buol akan terus fokus pada pemberdayaan, peningkatan akses ekonomi, edukasi, dan bagaimana perempuan memahami peran pentingnya bagi kemajuan daerah," ungkapnya.
