Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Provinsi Sulawesi Tengah meminta kejelasan PT Pertamina Patra Niaga terkait maraknya antrean yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palu dan sekitarnya.
"Akhir-akhir ini SPBU di Kota Palu dan sekitarnya setiap hari terjadi antrean panjang, bahkan stok BBM di SPBU sering kosong," kata Ketua YLK Sulteng Salman Hadianto di Palu, Senin.
Menurut dia, Pertamina maupun pihak SPBU harus terbuka terkait antrean tersebut agar tidak menjadi multitafsir di tengah publik atau konsumen.
Selain itu, pihaknya juga menagih janji dan komitmen Pertamina yang menyatakan pasokan BBM di Sulteng aman dan selalu tersedia hingga akhir Desember 2021.
"Pada acara dialog di RRI (17/11), pihak terkait segera memantau dan menindaklanjuti fakta-fakta yang ditemui di lapangan, namun hingga kini belum ada kejelasan dan kepastian kapan situasi ini normal," ujar Salman.
Jika Pertamina dan pihak SPBU beralasan kondisi ini hanya persoalan teknis, kata dia, paling tidak pola distribusi dari terminal BBM (TBBM) ke SPBU perlu dievaluasi dan diperbaiki agar tidak terjadi antrean berjam-jam, bahkan dalam pantauan YLK, BBM non subsidi juga sering habis hingga terjadi kekosongan.
"Harusnya BBM non subsidi tidak mengalami kekosongan. Khusus BBM bersubsidi masih wajar kalau kendaraan antre karena jumlahnya dibatasi," ujarnya.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Laode Syarifuddin Mursali menjelaskan, pihaknya selalu mendistribusikan BBM sebanyak 16 kiloliter per satu SPBU per hari untuk jatah 14 SPBU di Palu.
Menurut dia, jumlah stok tersebut dinilai sudah melebihi dari angka distribusi normal harian, bahkan kondisi pasokan BBM di TBBM Donggala selalu terpenuhi.
"Menurut saya, kondisi seperti itu kemungkinan panik oleh konsumen sehingga terjadi antrean, namun kondisi seperti ini biasanya tidak berlangsung lama . Antrean terjadi di SPBU bukan menandakan kelangkaan BBM," ucap Laode.
Ia juga menegaskan agar pihak SPBU tidak melayani pengisian BBM pada jerigen, kecuali dibuktikan dengan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, sebab pengisian dalam bentuk jerigen hanya diperbolehkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kegiatan usaha kecil, atau nelayan.
Jika terjadi hal demikian, kata dia, pihaknya mengimbau masyarakat agar melaporkan ke Cell Center 135 untuk ditindaklanjuti.
"Jika ada laporan pengisian dalam bentuk jerigen maupun tanki mobil yang dimodifikasi, kami pasti menindaklanjuti dan bila terbukti pasti dijatuhi sanksi," demikian Laode.
