BPS: Parigi perlu siapkan kawasan industri hadapi bonus demografi

id BPS, Simon, ketenagakerjaan, tenaga kerja, Binus demografi, Parigi Moutong, Sulteng

BPS: Parigi perlu siapkan kawasan industri  hadapi bonus demografi

Ilustrasi pencari kerja menanti verifikasi kartu pencari kerja di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Palu, Sulawesi Tengah. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah perlu penyiapan kawasan industri dalam menghadapi era bonus demografi tiga tahun ke depan sekaligus mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
 
"Jumlah penduduk kabupaten ini 443.170 jiwa terbesar di Sulawesi Tengah, sehingga pemerintah daerah perlu membuka lapangan kerja baru, agar tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan," kata Kepala BPS Parigi Moutong, Simon, yang dihubungi dari Palu, Selasa.


 
Menurut dia, penyiapan kawasan industri menjadi hal penting dalam menyikapi bonus demografi tiga tahun ke depan, oleh karena itu peran Pemda sangat strategis membuka peluang kerja kepada warga.
 
Menurut BPS, warga Kabupaten Parigi Moutong usia muda saat ini lebih banyak memilih bekerja di Kabupaten Morowali, Palu dan Pulau Kalimantan. "Tingkat pengangguran terbuka Parigi Moutong 2,49 persen pada 2021," ujar dia.
 
Menurut BPS, angkatan kerja Kabupaten Parigi Moutong pada warga usia produktif tercatat 252.286 orang, dan yang bekerja saat ini 244.793 orang. Lalu, tingkat pengangguran terhitung 7.493 orang, atau partisipasi angka kerja 2,97 persen.
 
Membuka lapangan kerja, katanya, pemerintah setempat perlu menyiapkan lahan 500 hingga 1.000 Hektare untuk kawasan khusus industri. Oleh karena itu, guna mendorong investasi masuk ke daerah maka pemerintah setempat harus menyiapkan langkah-langkah strategis.
 
"Guna mendorong sektor ketenagakerjaan dan investasi, maka pemerintah setempat juga perlu memikirkan ketersediaan pasokan energi listrik sebagai pendukung kelancaran kegiatan industri," kata dia.
 
BPS menilai, bonus demografi dapat mendorong terbentuknya kawasan industri, atau justru sebaliknya berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. "Pemerintah setempat harus jeli dan mampu mengantisipasi hal-hal buruk. Bonus demografi harus disikapi dengan bijak," kata dia.