Jakarta (ANTARA) - Delegasi asal Belanda memuji Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi lokasi Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 karena memiliki kuliner dan budaya yang unik serta pemandangan alam yang indah.
"Labuan Bajo memiliki atmosfer unik dan mengesankan yang mendukung penyelenggaraan DEWG G20. Sehingga, membuat para delegasi nyaman mengikuti pembahasan agenda hingga akhir pertemuan," kata Delegasi Belanda Bart Van Horck dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jumat malam (22/7).
Menurut Van Horck, Indonesia bisa memformulasikan berbagai sektor dari mulai kuliner, budaya, hingga pariwisata dalam satu kearifan lokal (local widom) di NTT, khususnya sebagai tempat pelaksanaan pertemuan DEWG ketiga.
Ia pun melihat sendiri bagaimana kearifan lokal sudah ditampilkan sejak kedatangan delegasi. Mulai dari pembukaan, hingga pelaksanaan agenda sidang. Dirinya berharap hingga selesai pertemuan nanti, masih akan disajikan banyak keunikan dan keragaman budaya Indonesia.
"Kegiatan dibuka dengan lagu yang diiringi oleh alat musik Sasando khas dari NTT. Unik sekali. Kami sangat menikmati," ujarnya.
Menurut Van Horck, sajian kuliner atau makanan khas Indonesia membuat dirinya dan delegasi lain bisa merasakan cita rasa yang berbeda. Hal ini diakuinya menjadi pengalaman yang tidak akan ia lupakan.
"Ada kue gambus, kopi tuk, sampai makanan laut segar dengan olahan bumbu khas NTT, itu perpaduan yang sangat indah, menjadi spesial di DEWG G20," katanya lagi.
Van Horck dan rekannya Inggrid Zondervan juga mengaku ketagihan dengan cita rasa kopi tuk khas Manggarai Barat.
Bart Van Horck pun berjanji akan merekomendasikan Labuan Bajo, kepada seluruh teman sejawatnya di Belanda sebagai tujuan wisata saat liburan.
Pertemuan ketiga DEWG yang digelar pada 20-22 Juli 2022 itu, dihadiri 20 delegasi negara-negara G20. Sebanyak delegasi 17 negara hadir secara fisik di Hotel Meruorah dan 3 delegasi menghadiri secara virtual.
Hadir pula dua negara undangan serta tiga organisasi internasional, yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
Hadir juga perwakilan kampus perguruan tinggi nasional, yakni Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.
Sementara itu Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting G20 Indonesia di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, pada hari terakhir menekankan penguatan tata kelola data lintas batas negara.
"Keseluruhan pihak sepakat bahwa perlu ada penguatan tata kelola data lintas batas negara. Ini sangat penting untuk penguatan perlindungan data pribadi pengguna penyelenggara sistem elektronik yang selama ini gunakan platform global," kata Juru Bicara Menteri Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi kepada wartawan di Labuan Bajo, Jumat.
Mengingat pentingnya isu arus data lintas batas negara ini untuk dinegosiasikan di antara negara-negara G20, maka Presidensi Indonesia mengusulkan adanya pemahaman bersama terkait tata kelola data lintas negara ini. Indonesia pun mengusulkan bahwa tata kelola data harus dilandasi tiga prinsip, yakni transparansi, keadilan, dan keabsahan hukum.
Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital memang fokus membahas tentang tata kelola data lintas negara dan pemanfaatan data secara berkeadilan atau yang disebut Cross Border Data Flow (CBDF) dan Data Free Flow with Trust (DFFT). Basis dalam konsep itu ialah kepercayaan atau trust. Oleh karena itu, pentingnya mengonkretkan tata kelola data lintas negara dan pemanfaatan data secara berkeadilan itu.
Staf Khusus Menkominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan SDM ini menyebut adanya konsekuensi dari posisi Indonesia yang telah mendorong tata kelola data global terutama di antara negara anggota G20.
Tata kelola data
Konsekuensi itu yakni Indonesia harus memperkuat regulasi nasional tentang tata kelola data.
"Di antaranya memperkuat regulasi yang eksisting. Kita juga ketahui Panja DPR dan Panja Pemerintah sedang berupaya untuk mempercepat pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai salah satu bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat tata kelola data di level nasional," kata Alternate Chair DEWG ini menjelaskan.
Beberapa poin penegasan terkait tata kelola data ini telah didiskusikan bersama delegasi DEWG yang hadir dalam Workshop on the Identification of Measures in Balancing Interest of Multistakeholder on CBDF pada hari terakhir Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Jumat.
Pertemuan itu merupakan dialog multi pihak karena melibatkan pemerintah, sektor privat, organisasi internasional, akademisi, dan lembaga nonpemerintah.
Dedy menyebut dialog multipihak itu bertujuan untuk mendengarkan perspektif, pandangan, dan sudut pandang dari berbagai pihak terkait isu arus data lintas negara.
Pertemuan ketiga DEWG G20 dihadiri 20 delegasi dengan 17 delegasi hadir secara fisik dan 3 delegasi secara virtual. Kegiatan internasional sejak tanggal 20 Juli itu juga dihadiri oleh dua negara undangan serta tiga organisasi internasional, yakni International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Selain itu, hadir pula perwakilan dari Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Delegasi DEWG G20 puji Labuan Bajo
