Polda Sulteng periksa 21 saksi perusakan Kantor PT AKM

id PETI

Polda Sulteng  periksa 21 saksi perusakan Kantor PT AKM

Dua alat berat terbakar usai unjuk rasa yang berakhir dengan pembakaran dan perusakan Kantor PT AKM di lingkungan tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (18-9-2022). ANTARA/HO-Tangkapan Layar Video

Palu (ANTARA) -
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah sudah memeriksa sebanyak 21 saksi kasus pembakaran alat berat serta perusakan Kantor PT Adijaya Karya Makmur (AKM) di lingkungan tambang emas Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulteng.
 
"Yang sudah diperiksa itu awalnya sembilan orang. Namun, saat ini sudah bertambah menjadi 21 orang," kata Kepala Subdit Penerangan Masyarakat Polda Sulteng Kompol Sugeng Lestari di Palu, Selasa.
 
Ia menyebutkan total pemeriksaan terhadap 21 orang saksi itu terdiri atas masyarakat, karyawan PT AKM, dan anggota Polri yang bertugas saat peristiwa perusakan pada hari Minggu (18/9).
 
Meskipun telah memeriksa sebanyak 21 saksi, pihak Polda Sulteng menyampaikan status dari perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
 
"Status kasusnya itu masih dalam tahap penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi perkembangan selanjutnya akan disampaikan," ujar Kompol Sugeng.
 
Sebelumnya, Kapolres Palu Kombes Pol. Barliansyah mengatakan bahwa pihaknya telah melimpahkan penanganan perkara perusakan Kantor PT AKM ke Polda Sulteng.
 
PT AKM merupakan kontraktor dari PT Citra Palu Minerals (CPM) selaku pemegang kontrak karya perusahaan tambang emas Kelurahan Poboya didemo masyarakat yang berakhir dengan pembakaran 3 unit alat berat dan 1 unit mobil operasional bak terbuka.
 
Bahkan, satu dari karyawan PT AKM dilarikan ke Rumah Sakit (RS) karena mengalami luka serius akibat terkena serangan senjata tajam di bagian kepala.
 
Sementara itu, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura meminta pihak kepolisian untuk menangkap pelaku perusakan Kantor PT AKM.
 
Diimbau pula oleh Rusdy bahwa pengamanan oleh aparat kepolisian utamakan cara-cara persuasif untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Supaya tertib dan tenang dahulu, baru setelah itu proses karena demo seperti ini pasti ada yang menggerakkan dari belakang yang ingin mendapatkan keuntungan," kata Gubernur.