Palu (ANTARA) - Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, mendukung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulteng mencanangkan desa damai cegah radikalisme.
"Radikalisme harus dilawan, jangan dibiarkan tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Rektor UIN Palu, Profesor Sagaf S Pettalongi, dihubungi dari Palu, Jumat.
Kata Profesor Sagaf, negara dan pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa radikalisme musuh bersama. Hal ini karena gerakan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, bertentangan mengancam kesatuan dan persatuan serta keutuhan NKRI.
"Sehingga UIN Palu juga ikut menggencarkan gerakan melawan radikalisme, yang dalam teknisnya dilakukan lewat berbagai program," kata rektor.
Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, lanjutnya, sebagian besar penduduk bumi termasuk di Indonesia sangat bergantung dengan teknologi informasi tersebut.
Kemajuan teknologi ini, juga dimanfaatkan oleh kelompok garis keras untuk menyebarluaskan fahamnya melalui media sosial dan platform internet.
Penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022 menyatakan bahwa 77,02 persen dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia (Tahun 2021) telah terkoneksi dengan internet. Tingkat penetrasi di internet banyak dilakukan oleh kalangan generasi muda (gen Z dan milenials), laki-laki, ibu rumah tangga serta pelajar dan mahasiswa.
Selanjutnya hasil survei yang dilakukan oleh BNPT tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks potensi radikalisme cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan dan generasi muda (gen Z dan milenial) serta mereka yang aktif di internet dan media sosial. Indeks potensi radikalisme pada perempuan mencapai 10.2 persen, pada milenials 10.3 persen, pada Gen Z 10.4 persen, pada pencari konten keagamaan di internet sebanyak 9.8 persen dan yang aktif menyebar konten keagamaan sebanyak 10.7 persen.
"Artinya ke empat entitas tersebut harus diwaspadai dan terus menjadi sasaran utama dalam melakukan kontra narasi dan peningkatan daya tangkal, karena mereka cukup rentan terhadap terpaan paham radikal terorisme," kata Rektor.
Oleh karena itu, sebut rektor, desa damai menjadi salah satu pendekatan untuk melindungi masyarakat di desa dari terpaan faham radikalisme.
"Penanggulangan dan pencegahan radikalisme bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab semua pihak untuk meningkatkan keamanan dan perdamaian NKRI," ujarnya.
Sementara itu Ketua FKPT Provinsi Sulawesi Tengah, MUhd Nur Sangadji mengemukakan Kenduri merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh BNPT melalui FKPT yang dalam teknisnya melekat pada Bidang Media dan Hubungan Masyarakat FKPT.
Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, program Kenduri rencananya diselenggarakan pada Agustus 2023 dengan bentuk kegiatan meliputi pencanangan desa damai, dialog pencegahan radikalisme, makan bersama secara adat, dan modero atau tarian persaudaraan.
"Dalam konteks ini, pencegahan radikalisme dilakukan melalui kolaborasi kearifan lokal daerah dengan nilai-nilai kebangsaan, sekaligus sosialisasi ciri dan bahaya radikalisme kepada masyarakat di tingkat desa," katanya.
