Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, melakukan audit stunting atau tengkes untuk memahami kompleksitas penanganan dan pengendalian kasus tersebut guna menekan tingkat prevalensi.
"Kasus stunting perlu diaudit guna mengukur tingkat pencapaian program intervensi dalam menekan prevalensi supaya langkah selanjutnya terkelola dengan baik untuk mencapai tujuan utama," kata Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo saat menghadiri kegiatan audit kasus stunting tingkat Kota Palu, di Palu, Kamis.
Menurut dia, stunting bukan hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi juga merupakan isu pembangunan manusia yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus.
Sebagaimana kasus stunting terjadi di ibu kota Sulteng, menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dari 23,9 persen dua tahun sebelumnya menjadi 24,7 persen pada tahun 2022, atau mengalami peningkatan 0,8 persen.
"Meski kenaikannya relatif kecil, namun tetap menjadi masalah yang penanganannya harus diseriusi supaya tahun berikutnya prevalensinya dapat tertekan jauh, oleh karena itu perlu di audit guna mencari titik-titik kelemahan dalam penanganan," tuturnya.
Ia mengemukakan, kasus stunting yang terjadi bukan hanya sekadar statistik, tetapi nyawa-nyawa kecil yang harus dilindungi dan diberikan peluang tumbuh kembang seoptimal mungkin.
Pemkot Palu berkomitmen terus berupaya optimal memahami akar permasalahan, mencari solusi yang tepat, dan memastikan bahwa intervensi yang lakukan dapat memberikan hasil signifikan.
Langkah percepatan penurunan prevalensi harus menjadi prioritas bersama, karena dampaknya bukan hanya terasa oleh keluarga yang terpapar, tetapi juga merambah ke sektor-sektor lain dalam masyarakat.
"Kami mengajak seluruh pihak terlibat baik dari unsur pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, maupun swasta membangun sinergitas yang kokoh dalam menyelesaikan permasalahan ini," ujar Irmayanti.
Ia menambahkan, aksi konvergensi masih menjadi patron dalam penanganan kasus yang kemudian dikolaborasikan dengan program inovasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga terkait, sehingga bentuk penanganan lebih bervariasi.
"Kita harus bekerja sama dengan tekad yang kuat, mengedepankan kepentingan bersama demi mewujudkan Kota Palu yang sehat dan berdaya saing," kata dia.*
