Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi berharap calon presiden yang terpilih nanti dapat memperhatikan isu pembangunan di daerah.
Ia menilai kebijakan di daerah sering kali berbeda dengan kebijakan di pemerintah pusat, sehingga masih ada kesenjangan yang membuat pembangunan belum merata.
“Kami selalu mendapatkan kebijakan di daerah yang terkadang berbeda dengan kebijakan pusat. Harapannya ke depan, pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan di daerah,” kata Diana di Jakarta, Rabu.
Diana menyoroti pembangunan di DKI Jakarta yang lebih pesat dibandingkan dengan pembangunan di daerah.
Menurut dia, pembangunan di DKI Jakarta yang mampu membuat pelaku usaha memiliki daya saing global dan talenta unggul juga perlu diimplementasikan pada pembangunan di daerah.
Dengan begitu, dunia usaha di daerah juga dapat turut mendorong pembangunan Visi Indonesia Emas 2045.
“Harapannya para capres memperhatikan pembangunan kota sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi. Jadi, visi pembangunan dengan sudut pandang pemerataan di kota dan kabupaten harus digarisbawahi,” ujar dia.
Kadin Indonesia berkolaborasi dengan Kadin DKI Jakarta memfasilitasi dialog bersama calon presiden (capres) yang berfokus pada pembahasan Visi Indonesia Emas 2045.
Acara yang akan diselenggarakan pada Kamis (11/1) itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha dan publik mengenai visi dan misi serta program ekonomi para calon Presiden RI 2024-2029 dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Kadin menyoroti tantangan perekonomian dari dalam dan luar negeri yang berpotensi memengaruhi target pertumbuhan perekonomian, termasuk pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Oleh sebab itu, visi, misi, maupun program ekonomi yang ditawarkan para capres diharapkan oleh dunia usaha dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis serta sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam acara dialog tersebut, Kadin juga melibatkan berbagai asosiasi industri lintas sektor, perusahaan anggota, dan para pengusaha daerah. Hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas, fokus pada pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas politik jangka panjang.
