Ditjen HAM dan KPU ajak pelajar SMA tak 'golput'
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak pelajar sekolah menengah atas (SMA) yang telah memiliki hak pilih untuk tidak "golput" pada Pemilu 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Dhahana Putra menganalogikan memilih calon pemimpin sama halnya dengan membeli gawai (handphone) baru. Untuk itu, perlu dilihat spesifikasi dan kualitas dari calon pemimpin tersebut terlebih dahulu.
"Sama saat ingin beli HP, HP itu banyak merek-nya, ya. Kira-kira lihatnya apanya? Lihatnya spesifikasinya atau kah apa? Terutama dilihat dari spesifikasinya, ya, apakah spesifikasinya cocok enggak dengan kebutuhan kita. Kemudian, kualitasnya cocok enggak dengan kualitas harapan kita?" kata Dhahana saat sosialisasi di SMAN 68 Jakarta, Selasa.
Selain itu, Dhahana mengingatkan bahwa rekam jejak (track record), komitmen, serta integritas dari calon pemimpin juga perlu diperhatikan. Hal itu karena calon pemimpin yang dipilih akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, termasuk para pelajar yang menjadi pemilih pemula.
"Maka tadi kami sampaikan, jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang tahu tentang bobot tadi. Baik spesifikasinya, track record-nya, maupun integritas," tutur Dhahana.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Kholik mengatakan bahwa memilih untuk tidak 'golput' dengan menyalurkan hak pilih merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
"Memilih, itu adalah bentuk rasa syukur. Salah satu bentuk rasa syukur. Kenapa? Karena masih warga negara di berbagai negara-negara lain yang hari ini masih memperjuangkan demokrasi, masih berjuang ingin punya hak pilih, tapi Indonesia sudah sejak lama hak pilihnya ada," ujar Idham.
Sebagai generasi penerus bangsa, tambah Idham, pelajar SMA juga harus menjalankan amanat dari para pendiri bangsa. Salah satu bentuknya adalah melalui penyaluran hak pilih dengan ikut mencoblos pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Sebagai generasi muda, kita harus melaksanakan pesan-pesan dari pendiri bangsa dengan cara kita aktif berpartisipasi. Tidak hanya pendiri bangsa tersebut akan tersenyum melihat kita sebagai generasi penerus yang menjalankan amanat beliau, tapi saya yakin Tuhan pun senang dengan orang-orang yang bersyukur," tuturnya.
Sosialisasi tersebut digelar oleh Ditjen HAM Kemenkumham bersama dengan Komunitas Pelajar Pemuda Pencinta HAM di SMAN 68 Jakarta, Selasa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menyalurkan hak pilih di kalangan pemilih pemula.
Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Dhahana Putra menganalogikan memilih calon pemimpin sama halnya dengan membeli gawai (handphone) baru. Untuk itu, perlu dilihat spesifikasi dan kualitas dari calon pemimpin tersebut terlebih dahulu.
"Sama saat ingin beli HP, HP itu banyak merek-nya, ya. Kira-kira lihatnya apanya? Lihatnya spesifikasinya atau kah apa? Terutama dilihat dari spesifikasinya, ya, apakah spesifikasinya cocok enggak dengan kebutuhan kita. Kemudian, kualitasnya cocok enggak dengan kualitas harapan kita?" kata Dhahana saat sosialisasi di SMAN 68 Jakarta, Selasa.
Selain itu, Dhahana mengingatkan bahwa rekam jejak (track record), komitmen, serta integritas dari calon pemimpin juga perlu diperhatikan. Hal itu karena calon pemimpin yang dipilih akan berdampak kepada kehidupan masyarakat, termasuk para pelajar yang menjadi pemilih pemula.
"Maka tadi kami sampaikan, jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang tahu tentang bobot tadi. Baik spesifikasinya, track record-nya, maupun integritas," tutur Dhahana.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Idham Kholik mengatakan bahwa memilih untuk tidak 'golput' dengan menyalurkan hak pilih merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
"Memilih, itu adalah bentuk rasa syukur. Salah satu bentuk rasa syukur. Kenapa? Karena masih warga negara di berbagai negara-negara lain yang hari ini masih memperjuangkan demokrasi, masih berjuang ingin punya hak pilih, tapi Indonesia sudah sejak lama hak pilihnya ada," ujar Idham.
Sebagai generasi penerus bangsa, tambah Idham, pelajar SMA juga harus menjalankan amanat dari para pendiri bangsa. Salah satu bentuknya adalah melalui penyaluran hak pilih dengan ikut mencoblos pada Rabu, 14 Februari 2024.
"Sebagai generasi muda, kita harus melaksanakan pesan-pesan dari pendiri bangsa dengan cara kita aktif berpartisipasi. Tidak hanya pendiri bangsa tersebut akan tersenyum melihat kita sebagai generasi penerus yang menjalankan amanat beliau, tapi saya yakin Tuhan pun senang dengan orang-orang yang bersyukur," tuturnya.
Sosialisasi tersebut digelar oleh Ditjen HAM Kemenkumham bersama dengan Komunitas Pelajar Pemuda Pencinta HAM di SMAN 68 Jakarta, Selasa. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menyalurkan hak pilih di kalangan pemilih pemula.