Ekonom: Lompatan ekonomi tak bisa langsung dihadirkan pemenang Pilres

id Indef,Pemilu,Pilpres 2024,Capres,UKM

Ekonom: Lompatan ekonomi tak bisa langsung dihadirkan pemenang Pilres

Komisaris Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam “Outlook Industri Asuransi Jiwa dan Ekonomi Tahun 2024” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (25/01/2024). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas

Jakarta (ANTARA) - Komisaris Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan siapapun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak akan bisa langsung menghadirkan lompatan ekonomi.

“Jadi, menurut saya, kita-lah yang harus berbuat, karena apa? Karena perusahaan dan masyarakat itu berkontribusi. Kalau investasi itu bisa dari perusahaan, kalau konsumsi bisa dari masyarakat, 80 persen itu adalah masyarakat dan perusahaan, baik BUMN atau perusahaan swasta,” kata Aviliani dalam “Outlook Industri Asuransi Jiwa dan Ekonomi Tahun 2024” di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis.

Dia menilai program-program yang ditawarkan capres-cawapres berkaitan dengan sektor ekonomi tidak mungkin dalam jangka pendek dilakukan. Artinya, perlu waktu untuk membangun fondasi ekonomi.

“Saya melihat siapapun yang jadi presiden, kita akan gini-gini (aja), nggak akan bisa peningkatan ekonomi 6-7 persen itu belum kelihatan, di mana sih yang signifikan investasi akan dilakukan. Salah satunya misalnya mau jadi negara maritim, nggak gampang bikinnya, terus bangun IKN (Ibu Kota Negara) misalnya, apakah ada orang langsung ke sana dulu,” ucap ekonom tersebut.

Karena itu, Aviliani menganggap apa yang paling penting adalah kontribusi dari masyarakat dan perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah harus membantu masyarakat bertumbuh agar dapat meningkatkan pendapatan, dan membangun infrastruktur guna memudahkan mereka bekerja.

Kemudian, pemerintah juga dapat memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan besar agar bisa menjadi rantai pasok bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hal ini mengingat UKM memiliki tenaga kerja paling besar, tetapi belum tentu sejahtera karena kebanyakan UKM berada di subsistence level (tingkat konsumsi minimum di mana orang bisa bertahan).

“Jadi, saya rasa prioritas yang harus dilakukan pemerintahan itu dulu, tapi yang lain jangan diganggu, biarkanlah dengan tumbuh apa adanya,” ungkap dia.

Aviliani berpendapat bahwa swasta dan BUMN harus bisa berjalan bersama, supaya ada playing field dan kesempatan yang sama.

“Jangan ada monopoli di BUMN supaya ada playing field yang sama, (sehingga) akan menumbuhkan swasta lebih bagus,” ujarnya.