Jakarta (ANTARA) - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Ajid Fuad Muzaki mengatakan politisasi bantuan sosial pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 tidak semasif pemilihan umum sebelumnya.
"Politisasi bansos pada Pilkada 2024 tidak terlihat semasif pemilu, tetapi ada indikasi terjadi (politisasi bansos) juga," ujar Ajid dalam acara bertajuk "Penyampaian Hasil Pemantauan Masa Kampanye, Hari Tenang dan Pemungut serta Penghitungan Suara" dipantau dari Jakarta, Jumat.
Ajid mengatakan bahwa tidak masifnya politisasi bansos pada pilkada karena pengawasan yang lebih ketat dan para peserta pilkada yang tidak memiliki akses ke bansos.
Mengenai ketatnya pengawasan politisasi bansos, Ajid merujuk pada beberapa daerah di Sumatera Utara. Sebelum pilkada berlangsung di wilayah tersebut, Ajid menyoroti munculnya larangan untuk membagikan bansos.
"Memang aturan-aturan mengenai pembagian bansos menjelang pemilihan itu yang membuat politisasi bansos ini cenderung menurun, begitu," kata dia.
Mengenai akses ke bansos, Ajid merujuk pada situasi yang terjadi saat Pemilu 2024.
Pada Pemilu 2024, situasi yang terjadi jelas lebih kompleks sebab melibatkan lebih banyak aktor politik, seperti presiden dan calon legislatif.
Kedua aktor tersebut, kata dia, memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengakses bansos apabila dibandingkan dengan aktor-aktor pada Pilkada 2024.
"Jadi, kemungkinan untuk menggunakan fasilitas bansos pada pilkada ini bisa dikatakan cukup sedikit karena aksesnya memang terbatas," ucap Ajid.
Selain itu, pada Pilkada 2024, faktor yang juga memengaruhi sedikitnya politisasi bansos adalah masyarakat yang lebih fokus pada calon-calon kepala daerah yang secara langsung berinteraksi dengan penduduk lokal.
Dengan demikian, distribusi bansosnya menjadi lebih bersifat personal dan tepat sasaran.
"Selain itu, yang (mendapat bansos) memang yang mempunyai kedekatan pribadi dengan calon (kepala daerah)," kata Ajid.
