Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP).
"Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Defisit yang ditetapkan dalam sidang yang membahas soal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 itu, diharapkan dapat mewadahi komunikasi antara pemerintah sekarang dan pemerintah selanjutnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo pun meminta agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti dan gejolak karena faktor geopolitik.
Postur APBN 2025 yang disusun oleh Pemerintah ini, kata Menkeu, masih dalam tahap awal dengan estimasi perhitungan melalui penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, serta estimasi kebutuhan belanja pemerintah.
Menkeu menerangkan bahwa rincian RKP 2025 berikut pagu indikatif terhadap program prioritas akan dibahas sambil menunggu penetapan hasil Pemilu yang resmi dari KPU pada Maret mendatang.
"Di bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," kata Menkeu.
Menurut Menkeu, pagu indikatif program prioritas masih harus dibahas secara rinci dengan masing-masing kementerian/lembaga untuk menyesuaikan dengan program yang telah berjalan dan akan berjalan pada pemerintahan selanjutnya.
"Semuanya sudah harus masuk di situ, enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada," kata Menkeu.
Berita Terkait
DJPb-Sulteng sebut kinerja APBN triwulan II 2024 tumbuh positif
Selasa, 27 Agustus 2024 14:40 Wib
Anggota DPR kritisi realisasi anggaran pendidikan hanya 16 persen
Selasa, 27 Agustus 2024 8:36 Wib
Menko Luhut: Penertiban BBM subsidi pakai AI hemat APBN Rp50 triliun
Minggu, 11 Agustus 2024 17:58 Wib
Airlangga optimis Core Tax bakal dongkrak rasio pajak hingga 12 persen
Kamis, 25 Juli 2024 14:14 Wib
DPR setujui pengajuan penambahan PMN pada APBN 2024
Rabu, 3 Juli 2024 13:38 Wib
Realisasi anggaran pembangunan IKN capai Rp5,5 triliun per Mei 2024
Kamis, 27 Juni 2024 12:15 Wib
Sri Mulyani sebut APBN alami defisit Rp21,8 triliun pada Mei 2024
Senin, 24 Juni 2024 15:50 Wib
Anggota Komisi VII DPR: Target lifting minyak APBN 2024 perlu direvisi
Jumat, 31 Mei 2024 15:16 Wib