Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tengah hingga November 2024 telah mencapai Rp11,84 triliun.
"Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga November 2024 telah mencapai Rp11,84 triliun dengan kenaikan sebesar 21,23 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa dalam keterangannya diterima di Palu, Senin.
Ia mengemukakan kinerja penerimaan pajak dalam negeri, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki andil signifikan dalam pertumbuhan pendapatan negara.
Ia menjelaskan penerimaan pajak dalam negeri terealisasi sebesar Rp9,22 triliun atau tumbuh sebesar 31,86 persen (yoy).
Sampai dengan November 2024, kontribusi penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan non minyak dan gas (PPh non Migas) yang mencapai sebesar Rp5,79 triliun.
Sementara itu, penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,67 triliun sampai pada November 2024.
Ia mengatakan berdasarkan perspektif parsial, seluruh akun penerimaan yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tetap on-track sebagaimana target pada 2024.
Ia melanjutkan bahwa PNBP hingga 30 November 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp951,5 miliar atau 153,28 persen dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 5,41 persen yoy.
"Realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan pada kisaran 7,74 persen yoy, ditopang oleh peningkatan realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar 14,05 persen yoy," ujarnya.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) ditopang dari tingginya serapan belanja barang sebesar Rp3,17 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,57 triliun.
Ia mengatakan Transfer ke Daerah telah tersalurkan sebesar Rp17,04 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Penyaluran dana desa di tahun 2024 digunakan untuk dana bantuan langsung tunai (BLT), penanganan penduduk miskin ekstrim, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Sebagai kesimpulan, APBN berkomitmen dalam mendukung program kinerja pemerintah baru dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia menuturkan bahwa pemerintah pusat hadir dengan memanfaatkan stimulus perekonomian untuk mengendalikan harga kebutuhan primer, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan mengintervensi kegagalan pasar ekonomi.
