Palu (ANTARA) -
Tokoh lintas agama dan pasangan calon (paslon) bersepakat mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 yang rukun, aman dan damai di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam seremonial silaturahim pilkada rukun di selenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulteng berlangsung di Kota Palu pada Rabu, panitia menyajikan tayangan video ucapan komitmen para calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng yang disaksikan oleh seluruh tamu undangan.
Panitia juga menyajikan tayangan video ucapan komitmen dari masing-masing tokoh lintas agama dari semua agama, serta tayangan ucapan komitmen dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.
"Keikutsertaan para tokoh lintas agama dan paslon gubernur dan wakil gubernur merupakan bentuk komitmen meningkatkan kualitas demokrasi di provinsi ini," kata Ketua FKUB Sulteng Zainal Abidin dalam sambutannya.
Ia mengemukakan silaturahim ini sekaligus deklarasi pilkada rukun, aman dan damai memuat lima poin penting yakni, mengajak kepada seluruh komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak menaati segala ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
Kemudian menolak politik identitas dan penggunaan sarana rumah ibadah sebagai tempat kampanye, mengutuk penyebaran fitnah dan informasi bohong atau hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan politik transaksional.
"Menjaga kerukunan, mengedepankan persatuan dan kesatuan, mengutamakan kesantunan, menciptakan suasana yang harmonis, memelihara keamanan dan ketertiban serta menjaga kedamaian adalah tugas bersama yang harus diwujudkan," ujarnya.
Kemudian poin ke lima, mewujudkan pilkada serentak di Sulteng secara adil, rukun, santun, aman, damai, berintegritas dan bermartabat.
"Deklarasi ini menjadi komitmen bersama yang harus diimplementasikan oleh semua pihak yang mendeklarasikan pilkada rukun," ucap Zainal yang juga guru besar UIN Datokarama Palu.
Lebih lanjut dikemukakannya, bahwa pilkada menjadi satu kebutuhan komponen masyarakat, sebagai konsekuensi logis dari demokrasi.
"Karena pilkada adalah pesta demokrasi lima tahunan, maka semua komponen dan elemen masyarakat harus bahagia dalam pilkada," kata dia menuturkan.
