Jakarta (ANTARA) - Presiden RI ke tujuh Joko Widodo pada awal pemerintahan 2015 mencanangkan program tol laut. Pada awal pencanangannya saat itu banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin Indonesia yang merupakan negara kepulauan akan dibangun jalan dan jembatan tol melintasi laut dan selat yang luas.
Namun setelah mendapat informasi yang jelas dan rinci yang dimaksud dengan tol laut adalah memanfaatkan laut sebagai jalur kapal untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok ke berbagai daerah, masyarakat mafhum.
Salah satu program utama Pemerintahan Kabinet Kerja saat itu adalah memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang melalui jalur laut atau yang dikenal dengan nama program tol laut.
Konsep tol laut sendiri pada prinsipnya adalah pelayaran secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik.
Sejak program ini dicanangkan pada tahun 2015 sampai akhir pemerintahan Joko Widodo pelaksanaan program tol laut terus dioptimalkan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Tol laut diharapkan mampu menurunkan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang.
Tol laut merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang sejalan dengan Nawacita ketiga dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Konsep tol laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 adalah pelaksanaan pelayanan angkutan barang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya dengan menggunakan mekanisme Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.
Pelaksanaan program tol laut diharapkan dapat memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia. Dengan demikian, proses distribusi barang (terutama bahan pangan) di Indonesia menjadi semakin mudah. Hal ini diharapkan akan berdampak pada harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan trayek muatan dan armada kapal dalam program tol laut mengalami peningkatan signifikan, khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan), guna mendukung distribusi logistik yang lebih efisien.
Tahun 2015, dimulai layanan tol laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya 3 trayek menjadi 39 trayek di tahun 2024. Sedangkan, untuk jumlah kapal yang awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 3 unit kapal kini juga telah berkembang menjadi 39 kapal pada tahun 2024.
Kemudian, dari sisi jumlah pelabuhan singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 pelabuhan pada tahun 2024.
Selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, tol laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal. Adapun jumlah muatan berkembang dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada tahun 2024.
Dalam perjalan selama 10 tahun tol laut bukan berarti tidak menemui kendala. Salah satu kendala itu adalah ketika kapal bisa memuat barang pokok dari barat menuju timur, tapi sekembalinya dari timur ke arah barat tidak mengangkut barang, sehingga menimbulkan kerugian operator kapal. Kendati begitu, tidak dapat disangkal manfaat program ini mendapat apresiasi.
Sejumlah manfaat dari dibangunnya tol laut antara lain berguna untuk mewujudkan konektivitas atau menghubungkan segala hal dengan mudah dan cepat. Mendistribusikan bahan pangan dan bahan pokok ke wilayah paling barat dan timur Indonesia menjadi lebih cepat karena adanya tol laut.
Dengan adanya tol laut, kapal-kapal menjadi lebih cepat dan mudah belayar ke tujuan. Harga barang juga bisa turun sebesar 20-30 persen dibandingkan dengan diangkut tidak melalui tol laut.
Manfaat lainnya, keberadaan program ini diharapkan mampu menekan jumlah pengangguran di Indonesia, karena infrastruktur dari setiap wilayah Indonesia diperbaiki, kualitas tempat wisata pun ikut meningkat sehingga dapat membuka lapangan kerja baru.
Tol laut dilanjutkan
Dalam berbagai kesempatan kampanye dan berjalannya pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik 20 Oktober 2024 memang soal tol laut belum pernah disinggung apakah akan dilanjutkan atau dihentikan.
Namun demikian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan program tol laut tetap dilanjutkan. Program ini sebagai bagian dari rencana strategis di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia.
"Yang jelas bagi kami, dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tol laut ini akan kami mohonkan untuk tetap dipertahankan (di pemerintahan baru)," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hartanto.
Alasan Kemenhub, karena tol laut ini merupakan program unggulan lantaran bisa menekan disparitas harga untuk wilayah Indonesia timur khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Selain itu, program tol laut merupakan program unggulan. Melalui program ini konektivitas lebih tercapai, daerah-daerah mudah terjangkau dan disparitas harga tidak besar.
Soal keseriusan Kemenhub ingin terus menjalankan program ini terlihat bahwa kementerian telah mengajukan anggaran untuk program tol laut sebesar Rp1.124 triliun pada 2025.
Masyarakat, utamanya masyarakat di wilayah 3T, berharap agar transportasi tol laut ini tetap berjalan, meskipun masih ada yang harus dioptimalkan misalnya penyediaan kapal, serta ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kapal
Jika dilihat manfaat yang dirasakan selama 10 tahun terakhir ini, maka pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentu berharap program ini bisa terus berjalan. Tol laut dapat memberikan manfaat tidak saja pada perdagangan pada umumnya, tapi juga kepada aktivitas di wilayah 3TP.
