Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan potensi konflik sosial serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini.
"Fenomena konflik sosial masih menjadi ancaman yang perlu untuk diwaspadai," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulteng Arfan pada kegiatan Forum Komunikasi Penanganan Konflik Sosial Daerah Tahun 2024 di Palu, Senin.
Arfan mengungkapkan bahwa fenomena konflik sosial ini dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan ideologi politik, ekonomi sosial, serta antarumat beragama, suku, ras, dan etnis.
Selain itu, juga bisa bersumber dari sengketa batas wilayah dan meningkatnya suhu politik nasional menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kepala Kesbangpol Sulteng mengutarakan bahwa konflik sosial mampu mengeskalasi kekerasan dan mengubah perilaku sosial masyarakat yang mengarah pada kerusuhan, menghambat pelayanan negara, dan memicu disintegrasi bangsa.
Oleh karena itu, kata dia, forum komunikasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergisitas dan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan di provinsi ini.
Menurut dia, penanganan konflik sosial merupakan salah satu prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan di daerah ini.
"Konflik sosial yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak luas, tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya," ujarnya.
Oleh karena itu, dia menekankan peran tim terpadu penanganan konflik sosial menjadi sangat penting dalam mendeteksi dini, mencegah, serta menangani konflik yang mungkin timbul di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kasrem 132/Tadulako Kolonel Arh. Agung Sinaring M. menyatakan siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini.
"Upaya pencegahan potensi konflik sosial sangat penting agar dampaknya tidak meluas, terutama menjelang pemilu serentak yang kerap menjadi pemicu ketegangan sosial," ujarnya.
Kasi Intel Kasrem 132/Tadulako menyebut keterlibatan TNI dalam forum komunikasi penanganan konflik sosial ini merupakan bentuk komitmen dukungan terciptanya keamanan yang kondusif di provinsi ini.
Di samping itu, lanjut dia, menjadi momentum penting untuk mendeteksi dini dan meningkatkan pemahaman yang komprehensif terhadap setiap potensi konflik yang mungkin timbul, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan politik pada tahun politik 2024.
