Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu Sulawesi Tengah mengingatkan distributor dan pedagang jangan menjual minyak goreng subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketetapan pemerintah Rp15.700 per liter,
"Minyak goreng salah satu komoditas bahan pokok penting, maka produk subsidi seharusnya dijual sesuai HET, " kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Rabu, menanggapi kabar penjualan minyak goreng rakyat, yakni MinyaKita di atas HET.
Ia mengemukakan HET minyak goreng bersubsidi ditetapkan pemerintah Rp15. 700 per liter, olehnya distributor dan pedagang wajib mematuhi aturan perdagangan.
Guna memastikan ketersediaan bahan pokok di momen Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri nanti, Pemkot menginstruksikan satuan tugas (satgas) pangan gencar melakukan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pokok di pasar.
Di samping itu, akhir-akhir ini isu minyak goreng subsidi merk MinyaKita tidak sesuai takaran menjadi perhatian Pemkot Palu untuk dilakukan pengawasan peredarannya.
Hal itu dinilai sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen, karena isi dalam kemasan tidak sesuai takaran.
"Satgas pangan dan kepolisian setempat telah melakukan inspeksi di pasar tradisional. Cukup bervariasi temuan-temuan di lapangan, dari temuan ini nantinya akan ada tindak lanjut oleh pihak kepolisian dan dinas terkait untuk memastikan semua bahan pokok yang beredar sudah sesuai dengan ketentuan," ujarnya.
Ia berharap distributor dan pedagang tidak menjual produk subsidi tidak sesuai spesifikasi dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah, sebab hal itu dapat berpengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat.
"Masyarakat tidak perlu panik, hingga kini ketersediaan stok bahan pokok penting tersedia di pasar. Pedagang jangan menimbun bahan pangan supaya tidak terjadi fluktuasi harga, begitu pun masyarakat sebaiknya bijak berbelanja kebutuhan bahan pangan," ucap Hadianto.
