Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mematangkan langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid di Palu, Jumat, mengatakan perlu pendekatan baru yang lebih efektif daripada sekedar bantuan sembako dalam upaya pengentasan kemiskinan.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sembako. Kita harus mendampingi mereka sampai benar-benar keluar dari kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dan memberikan akses terhadap ekonomi yang lebih baik," katanya.
Untuk itu, ia mengusulkan program pendampingan intensif di mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab atas sejumlah warga miskin selama lima tahun hingga mereka mandiri secara ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya program revitalisasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Selain itu, kata dia, kesenjangan harga pangan antarwilayah di Sulteng yang masih tinggi, seperti perbedaan harga antara Kota Palu dan daerah kepulauan, seperti Banggai Laut dan Tojo Una-Una.
Hal ini, lanjutnya, harus segera mendapatkan solusi agar harga dapat stabil dan merata di seluruh Sulawesi Tengah.
Menurut dia, pengembangan koperasi dan penyimpanan hasil panen juga menjadi kunci dalam menekan fluktuasi harga pangan.
"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, setiap desa di Sulteng diharapkan memiliki satu gudang penyimpanan atau cold storage. Dana desa akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut guna memastikan ketersediaan pangan yang stabil sepanjang tahun," ujarnya.
Oleh karena itu, Gubernur menegaskan bahwa perubahan besar dalam pola pikir dan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi rakyat.
Ia mengajak seluruh OPD dan stakeholder terkait untuk berinovasi dalam mencari solusi yang konkret dan berkelanjutan.
"Dengan pendekatan baru ini, diharapkan kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat ditekan secara signifikan, sementara harga bahan pokok tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng Christina Sandra Terondo menegaskan bahwa program “Berani Sejahtera” selaras dengan visi nasional dan agenda Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan fokus utama adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Ia menuturkan dalam kerangka ini, program “Berani Sejahtera” mencakup jaminan harga bahan pokok yang murah dan stabil, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, serta penguatan UMKM dan wirausaha lokal.
Pemerintah Provinsi Sulteng juga berkomitmen merevitalisasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial yang berkelanjutan.
"Program ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat Sulteng, memastikan kesejahteraan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah," ujarnya.
