Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Bank Indonesia berkolaborasi dalam meningkatkan layanan hukum yang inklusif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Senin, mengatakan Bank Indonesia merupakan mitra strategis yang perannya sangat penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami berupaya meningkatkan kerja sama strategis, khususnya dalam bidang layanan hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Ia mengatakan salah satunya melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia dalam penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, UMKM, serta fasilitasi layanan kekayaan intelektual dan juga edukasi hukum.
Menurut dia, kolaborasi ini juga membuka peluang lahirnya berbagai inisiatif bersama yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam mendukung tumbuhnya sektor informal dan industri kreatif yang berbasis kearifan lokal.
Ia mengatakan bahwa pembangunan daerah memerlukan keterlibatan semua pihak secara terpadu dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulteng Rony Hartawan mengatakan kerja sama dengan Kemenkum Sulteng telah membuahkan berbagai capaian positif, baik dari sisi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya, maupun kontribusi terhadap ekosistem ekonomi yang lebih sehat.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi ini. Layanan hukum yang mudah diakses dan berpihak kepada masyarakat akan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, sekaligus mendukung inklusi keuangan di daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan melalui kolaborasi ini juga bertujuan mengkaji potensi pengembangan program edukatif bersama di bidang hukum dan ekonomi yang menyasar kelompok masyarakat rentan, pelaku UMKM, dan generasi muda.
