Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan evaluasi terhadap semua kinerja dan kualitas pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah itu.
Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae mengatakan pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi tahun 2025 diselenggarakan sejak 7 sampai 10 Juli mendatang.
"Jadi sebanyak 36 pejabat eselon II terdiri dari kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli mengikuti uji kompetensi itu sebagai bagian dari sistem merit dalam manajemen ASN," kata Rizal Intjenae di Desa Bora, Selasa.
Ia mengemukakan pentingnya integritas, kapasitas, dan keselarasan visi pembangunan dalam pelaksanaan uji kompetensi tersebut.
"Tentunya uji kompetensi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan momen strategis untuk refleksi dan evaluasi terhadap kualitas kepemimpinan birokrasi di Kabupaten Sigi, Sulteng," ucapnya.
Ia menuturkan uji kompetensi pejabat eselon II di Kabupaten Sigi menjadi sarana penting guna memastikan seluruh pejabat yang memegang amanah jabatan benar-benar memiliki kompetensi manajerial, teknis, dan sosial-kultural.
"Memang diperlukan setiap pimpinan perangkat daerah bisa menjalankan tugas pemerintahan secara efektif, adaptif, dan akuntabel," sebutnya.
Menurut dia, agar pimpinan perangkat daerah di Sigi memahami dengan utuh arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Sigi yakni Kabupaten Sigi yang maju, berkelanjutan, dan berbasis pada pertanian serta pariwisata.
"Visi Kabupaten Sigi ini harus menjadi kompas yang menuntun seluruh kebijakan dan program pembangunan sehingga seluruh pejabat bisa menerjemahkan visi ini ke dalam strategi dan kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat," katanya.
Rizal menyebutkan bahwa prioritas di Sigi saat ini seperti pembangunan infrastruktur yang kuat, pelestarian lingkungan, serta penguatan mitigasi bencana menjadi fondasi penting.
"Ke depan harus ada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing terus diupayakan melalui berbagai pelatihan dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan termasuk sektor pertanian dan pariwisata sebagai basis ekonomi lokal, turut menjadi perhatian utama," ujarnya.
Pemerintah daerah pun mendorong penguatan ekonomi masyarakat dengan menyediakan sarana produksi pertanian, memperkuat peran UMKM, serta memperluas akses pasar dan infrastruktur pendukung seperti pasar induk dan rumah potong hewan.
"Pentingnya jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi kelompok rentan dan program lainnya seperti asuransi petani dan peternak, perlindungan tenaga honorer, serta penguatan lembaga adat menjadi bagian dari strategi pembangunan yang inklusif," ucap Rizal.
Ia menjelaskan ke depan semua perangkat daerah memperhatikan terkait digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan pengembangan UMKM serta memperluas pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
"Penting juga partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk melalui program-program keagamaan dan pelibatan komunitas sehingga pejabat eselon II di Sigi bisa menjadi motor penggerak pembangunan yang lebih berkualitas, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan," tuturnya.
