Kolonodale, Sulteng (ANTARA) - Wakil Bupati Morowali Utara, H Djira mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perkembangan Situasi Terkini dan Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara virtual di Ruang Kerja Bupati Morowali Utara, Selasa (2/9/2025) pagi.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, serta diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, dan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menyoroti dinamika sosial politik nasional yang belakangan cukup meningkat. Sejak 25 Agustus 2025 tercatat 107 titik aksi demonstrasi serentak di 32 provinsi, dengan konsentrasi massa di sejumlah titik strategis. Ia menegaskan agar pemerintah daerah tetap menjaga kondusivitas serta mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai konstitusi.
"Dialog terbuka, pemerintah siap mendengarkan serta menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan kritik maupun masukan," tegas Tito.
Selain itu, Kepala BPS RI, Amilia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025. Dari data yang dipaparkan, 27 provinsi mengalami deflasi, sementara 11 provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara sebesar 1,77 persen, sedangkan deflasi terdalam tercatat di Maluku Utara sebesar -1,90 persen.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Agustus 2025, terdapat 12 provinsi yang mengalami kenaikan harga, 25 provinsi menurun, dan satu provinsi relatif stabil. Kenaikan harga dipicu terutama oleh tiga komoditas utama, yakni cabai merah, bawang merah, dan beras.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Morowali Utara, Djira K, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Morowali Utara.
"Kita akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga ini penting demi menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung ketahanan ekonomi daerah," ujar Djira.
Ia juga menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada aspek pengendalian inflasi, tetapi juga terus berupaya meningkatkan produksi lokal sebagai langkah jangka panjang menjaga ketersediaan pangan.
Rakor ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan langkah dalam menjaga stabilitas harga serta meredam dampak gejolak sosial ekonomi nasional.
