Penajam Paser Utara (ANTARA) - Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, strategis meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Dayak, demikian disampaikan Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Syaharie Jaang.
"IKN sebagai momentum strategis untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Dayak agar dapat berperan aktif dalam pembangunan," ujar Syaharie, Selasa, di IKN
Pemindahan ibu kota dari Kota Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan sesuai tema mewujudkan masyarakat Dayak berkualitas menuju Indonesia Emas.
"Masyarakat lokal harus menyiapkan diri, tanpa pendidikan akan terpinggirkan, tanpa kualitas tidak ada apa-apanya di daerah sendiri,” kata Syaharie Jaang usai pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VII PDKT di Multifunction Hall Kantor Bersama 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Mubes ke-VII PDKT itu juga diikuti sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji.
"Mubes PDKT menjadi ruang penguatan peran masyarakat adat," kata Seno.
PDKT sudah menjalankan musyawarah besar, lanjut Seno, suka Dayak adalah salah satu etnis yang menjadi bagian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan Mubes PDKT menjadi momentum konsolidasi masyarakat Dayak Kalimantan Timur menyongsong IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
PDKT, menurutnya, merupakan bagian dalam menjaga keberlanjutan sosial dan budaya pembangunan IKN. Masyarakat Adat selalu menjadi bagian langkah strategis membangun IKN, serta dukungan terhadap keberlanjutan dan pembangunan IKN.
Basuki menyebut sekira 30 persen pegawai di Otorita IKN berasal dari masyarakat Kalimantan Timur sebagai komitmen Otorita IKN menjaga keterlibatan masyarakat lokal.
Otorita IKN juga mengembangkan kawasan pusat kebudayaan yang dirancang sebagai ruang publik bagi masyarakat, serta membangun IKN secara inklusif dan berkeadilan bersama dengan masyarakat adat sebagai aktor, bukan hanya sekadar penonton atau penerima manfaat pembangunan.
Penguatan kualitas SDM dan pelibatan aktif masyarakat lokal fondasi sosial mewujudkan IKN yang berkelanjutan menuju 2028, demikian Basuki Hadimuljono.
