Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng, Tri Iriani Lamakampali mengatakan, beberapa hal yang menjadi persoalan dalam bidang pertanian di daerahnya di antaranya program pemerintah terkait upsus padi, jagung dan kedelai (Pajale).
"Kami membutuhkan dukungan perbenihan, khususnya benih kedelai serta dukungan harga yang perlu ditingkatkan lagi," ungkap Tri kepada rombongan Komisi IV DPR RI di Kota Palu, Senin (19/2) malam.
Untuk komoditas jagung, kata Tri, setiap tahunnya mengalami peningkatan produksi dari 100 ribu ton per tahun hingga 300 ribu ton per tahun. Dari segi kuantitas, menurut dia sudah cukup memuaskan, namun dari segi kualitas masih dibutuhkan peningkatan, khususnya pada mesin pengering.
"Untuk padi sawah sudah cukup baik namun masih dibutuhkan mesin-mesin pasca-panen, sementara untuk padi ladang kami masih membutuhkan bantuan irigasi," ungkap Tri.
Baca juga: Komisi IV DPR mengapresiasi pelestari kura-kura
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sulteng, Saliman Simajuntak bahwa persoalan irigasi masih terkendala dengan aturan perundang-undagan saat ini. Dimana, kata dia, masih adanya pembagian atas kewenangan pengelolaan dan pembangunan irigasi baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Karena kewenangan itu, bisa menjadikan potensi konflik di masyarakat tani," ungkap Saliman.
Terkait hal itu, anggota DPR RI Komisi IV, Felicitas Talulembang berjanji akan membantu beberapa persoalan yang ada di Sulteng, khsususnya bidang pertanian dan perkebunan.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Roem Kono yang meminta agar pemerintah pusat dan daerah, terutama Dirjen Perkebunan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sulteng, termasuk Kabupaten Sigi, membantu petani mengatasi masalah-masalah dalam bidang tersebut.
Rombongan anggota Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kota Palu dan Kabupaten Sigi dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2017 - 2018 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sulteng, Saliman Simajuntak bahwa persoalan irigasi masih terkendala dengan aturan perundang-undagan saat ini. Dimana, kata dia, masih adanya pembagian atas kewenangan pengelolaan dan pembangunan irigasi baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
"Karena kewenangan itu, bisa menjadikan potensi konflik di masyarakat tani," ungkap Saliman.
Terkait hal itu, anggota DPR RI Komisi IV, Felicitas Talulembang berjanji akan membantu beberapa persoalan yang ada di Sulteng, khsususnya bidang pertanian dan perkebunan.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Roem Kono yang meminta agar pemerintah pusat dan daerah, terutama Dirjen Perkebunan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan di Sulteng, termasuk Kabupaten Sigi, membantu petani mengatasi masalah-masalah dalam bidang tersebut.
Rombongan anggota Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di Kota Palu dan Kabupaten Sigi dalam rangka reses masa persidangan III tahun sidang 2017 - 2018 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono.
