"Bapak gubernur sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan diskresi Menteri PUPR agar dana APBN dikucurkan di ruas jalan provinsi ini seperti halnya ruas Tambu-Kasimbar, namun kami masih menunggu respon dari pusat (kementerian PUPR)," kata Syaifullah Djafar, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng yang dihubungi di Palu, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa sehubungan dengan proyek strategis nasional peningkatan ruas Tawaeli-Toboli yang sedang berlangsung dan diperkirakan baru akan berakhir pada tahun 2022 mendatang, maka arus lalu lintas di jalur yang lebih dikenal dengan ruas Kebun Kopi itu diperkirakan akan terjadi hambatan karena pelaksana proyek harus menerapkan kebijakan buka-tutup jalan untuk memperlancar pekerjaan fisik proyek.
Sebagai contoh, mulai 26 Juni 2018 nanti, penutupan jalan di ruas Kebun Kopi itu akan berlangsung selama empat-empat jam dalam sehari (24 jam), yakni pukul 08.00-12.00 Wita, 14.00-18.00 Wita dan 20.00-24.00.
"Seandainya ada bencana longsor di luar ruas yang masuk dalam paket proyek rekonstruksi, maka kemungkinan tertutupnya arus lalu lintas di ruas yang sangat strategis bagi Kota Palu itu, akan lebih lama lagi," ujar Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Sulteng ini.
Guna meminimalkan gangguan transportasi dari berbagai kota di Sulawesi menuju Kota Palu dan sebaliknya, kata Syaifullah, maka ada dua jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan yakni Tambu-Kasimbar di bagian utara Kota Palu yang menjadi ruas alternatif menuju Kota Palu dari arah utara pulau Sulawesi atau sebaliknya. Sedangkan di arah selatan, jalur alternatifnya adalah Poso-Napu-Palu.
"Masalahnya adalah kedua jalur alternatif tersebut kondisinya kurang mantap dan statusnya adalah jalan provinsi sementara dana APBD Sulteng sangat terbatas untuk membiayai program peningkatannya agar tetap fungsional secara maksimal," ujarnya.
Karena itu, kata Syaifullah, yang hobi olahraga marathon tersebut sebagai kompensasi proyek rekonstruksi besar-besaran di ruas Tawaeli-Toboli, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengusulkan kebijakan diskresi Menteri PUPR agar dana APBN bisa dikucurkan dana APBN untuk menangani kedua ruas tersebut sehingga para pengemudi memiliki jalur alternatif yang aman dan ekonomis daripada menunggu lama terbukanya ruas Tawaeli-Toboli.
Baca juga: Pemudik lebaran 2018 jangan ragu lewat ruas Tambu-Kasimbar
"Alhamdulillah, untuk ruas Tambu-Kasimbar (30 km) sudah disetujui Menteri PUPR dan kini sedang dalam penanganan sehingga cukup aman dan nyaman dilewati para pemudik Lebaran 2018, sedang ruas Poso-Napu masih menunggu keputusan Menteri PUPR," ujarnya.
Menurut Syaifullah, pada ruas Poso-Napu ini, ada sekitar 30-an kilometer yang membutuhkan uluran tangan Menteri PU karena kondisinya agak berat yakni antara Desa Matutau ke Sangginora, bagian yang lainnya cukup bagus kondisinya.
Wartawan Antara yang melintas di ruas Watutau-Sangginora pada Senin (11/6) menyaksikan kondisi jalan yang berlubang-lubang, badan jalan sempit karena bahu jalan tertutup semak dan beberapa tanjakan yang cukup tinggi.
Selain itu terdapat belasan titik mengalami longsor di lereng bawah dan atas sehingga membuat badan jalan nyaris habis jatuh ke jurang atau tertutup lonsoran dari atas.
Namun demikian, arus lalu lintas di ruas itu tampak masih cukup padat dengan angkutan umum seperti bus Damri, mobil rental pelat hitam, kendaraan pribadi, mobil bak terbuka dan truk pengangkut sayur-mayur dari Napu ke Poso serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
"Ini jalur satu-satunya bagi masyarakat di dataran Napu atau Lore yang meliputi empat kecamatan untuk datang ke Ibu Kota kabupaten di Poso. Kalau jalur Kebun Kopi tertutup, maka semua kendaraan dari arah Poso ke Palu dan sebaliknya pasti menggunakan jalur ini. Jadi perlu bantuan pemerintah untuk memperbaikinya," ujar Jeri Gembu, Camat Lore Timur.
Sementara itu Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional ((BPJN) XIV Palu Akhmad Cahyadi mengemukakan bahwa usulan Gubernur Sulteng untuk mendapatkan kebijakan diskresi Menteri PUPR dalam penanganan ruas Napu-Poso masih sedang dikaji di Kementerian PUPR.
