Jokowi sebut deklarasi antihoaks perlu untuk hindari perpecahan

Cianjur, (Antaranews Sulteng) - Presiden Joko Widodo menyebut deklarasi antihoaks, antifitnah, dan antigibah yang dilakukan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) perlu untuk menghindari perpecahan dan konflik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi deklarasi antihoaks, antifitnah, dan antigibah yang dilakukan pada acara Silaturahmi Presiden dengan Muslimat NU dan Para Ulama di Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur, Jumat.

"Saya sangat menghargai sekali, Bu Khofifah, deklarasi-deklarasi oleh Muslimat NU di mana-mana supaya kita tidak didera oleh perpecahan dan konflik. Kalau sudah perang, sudah konflik, menyembuhkannya dan mengembalikannya sangat sulit," kata Presiden.

Menurut Presiden, negara Indonesia dianugerahi Allah berbeda-beda, mulai dari suku, agama, adat, tradisi, hingga bahasa daerah. 

Oleh karena

itu, Presiden menekankan pentingnya merawat dan menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan bangsa.

"Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar. Berbeda-beda dan jumlahnya banyak sekali. Penduduk kita sekarang jumlahnya sudah 260 juta. Kita memiliki 714 suku," ungkapnya.

Presiden kemudian memberikan contoh negara sahabat yakni Afghanistan, sebuah negara kaya di Timur Tengah yang hancur karena konflik dua suku yang berkepanjangan. 

Kepada para hadirin, Presiden menceritakan pengalamannya bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani dan Ibu Negara Rula Ghani.

"Ibu Rula Ghani menyampaikan yang paling rugi hanya dua, pertama wanita, yang kedua anak-anak. Tidak bisa ke mana-mana. Beliau menyampaikan sekarang saya bisa naik sepeda saja sudah saya syukuri alhamdulillah. Inilah pengalaman, pelajaran yang bisa kita ambil. Negara yang dulunya aman tenteram kemudian perang karena konflik dua suku," lanjutnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, deklarasi tadi penting untuk mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa kita bersaudara. Kepala Negara tidak ingin jika gara-gara pesta politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) justru membuat masyarakat tidak saling sapa.

"Lupa kita ini saudara. Ukhuwah kita harus kita pererat terus, kita jaga, kita rawat. Kok urusan pilihan politik menjadi seperti itu. Karena apa? Di sini ngompori, di sini ngompori, kemudian muncul di tengah-tengah fitnah dan hoaks sehingga antarteman, antartetangga, antarkampung tidak saling bicara," tuturnya.

Menurut Kepala Negara, memilih pemimpin dalam kontestasi politik itu mudah. Masyarakat tinggal melihat pengalaman, prestasi, program kerja, dan ide serta gagasan yang ditawarkannya.

"Jangan 'dengerin' yang namanya fitnah-fitnah, isu-isu yang berkembang. Kalau sudah menjelang, ini kan dua bulan lagi bulan politik, isinya pasti simpang siur ke mana-mana," tandasnya.