Palu (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Palu terhadap Laporan Keterangan Pertanggubgjawaban (LKPj) Wali Kota Palu tahun anggaran 2018 meminta pemerintah kota untuk memasukkan dana bantuan bencana dalam dokumen laporan tersebut.
Meski dana tersebut bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu tahun anggaran 2018, namun anggota pansus Hamsir menilai dana bantuan untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi yang diberikan oleh berbagai pihak melalui Pemkot Palu penting dan wajib untuk dilaporkan.
"Ada dana bantuan yang masuk dari luar, baik dari pemerintah pusat maupun bukan seperti NGO (Non Government Organization), itutidak dilaporkan. Itu seharusnya dilaporkan dan dimasukkan dalam dokume LKPj,"kata Hamsir dalam rapat pansus di ruang sidang utama Kantor DPRD Kota Palu, Selasa siang (26/3).
Hamsir mengaku khawatir jika dana-dana bantuan tersebur tidak dilalorkan dalam LKPj akan menjerumuskan baik pejabat di lingkungan Pemkot Palu maupun pansua LKPj Wali Kota Palu dalam jeruni besi.
"Jangan LPKj ini menjebak kami. Jangan ada dana bantuan terkait kebencanaan yabg masuk tapi tidak dilaporkan. Format LKPj yang diserahkan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kita tidak tahu apakah format lama atau format baru yang telah dimasukkan data laporan dana bantuan bencana,"ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Arfan yang hadir dalam rapat pansus mengakui hal tersebut.
Dia mengatakan data-data terkait kebencanaan memang seharusnya dimasukkan dalam LKPj bagi daerah-daerah yang dilanda bencana.
"Memang data-data bencana hatus kita masukkan karena terkait dalam kebencanaan. Memang waktu kita melihat data-data kebencanaan dalam LKPj itu tidak ada,"ujarnya.
Oleh sebab itu lanjutnya, pihaknya akan memasukkan secara rinci data-data terkait kebencanaan sebagaimana yang disampaikan Hamsir.
"Adapun data-data tentang ulaya kita di dalam melakukan pemulihan termuat dalam dokumen, baik data tentang kerusakan, kerugian, jumlah korban, rumah rusak dan anggaran APBD yang kita laporkan kita geserkan untuk dimasukkan secara paripurna," katanya.
Pansus DPRD minta wali kota Palu revisi LKPj; data dana bantuan becana harus dimasukkan
Pansus LKPj Wali Kota Palu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palu membahas dokumen LKPj Wali Kota Paku 2018 di ruang sidang utama DPRD Palu Selasa siang (26/3). (Antaranews Sulteng/Muh. Arsyandi)
