Fraksi NasDem tinggalkan ruangan sidang bentuk penolakan LKPJ Bupati Parigi Moutong

id Dprd, fraksi nasdem, parigi moutong, lkpj bupati

Fraksi NasDem  tinggalkan ruangan sidang bentuk penolakan LKPJ Bupati Parigi Moutong

Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto memberikan keterangan kepada sejumlah jurnalis, di Parigi, Jumat (3/7/2020). ANTARA/Moh Ridwan

Parigi (ANTARA) - Fraksi Partai NasDem mengambil sikap keluar ruangan sidang sebagai bentuk penolakan terhadap rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tahun 2019 karena hanya diwakili asisten Setda setempat, Jumat.

Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto yang juga anggota Fraksi Partai NasDem saat meninggalkan sidang paripurna tersebut mengatakan fraksinya mengambil sikap 'walkout' lantaran bupati Parigi Moutong sebagai kepala daerah tidak menghadiri paripurna tersebut.

"Seharusnya kepala daerah hadir dalam sidang ini. Jika berhalangan, paling tidak wakil kepala daerah yang mewakilinya, tapi kenyataannya tidak demikian," ujar Sayutin.

Ia menilai ketidakhadiran bupati dalam sidang paripurna tersebut menunjukkan bahwa sikap lembaga eksekutif tidak menghargai legislatif sebagai mitra kerja, apalagi pada sidang tersebut membahas LKPJ kepala daerah itu.

Menurut Suyutin, dirinya sebagai pimpinan DPRD telah menjalankan tugas dan tanggung jawab, namun tanggapan lembaga eksekutif itu justru menyepelekan agenda tersebut, padahal pembahasan LKPJ  ini banyak hal yang perlu didiskusikan atas kerja-kerja kepala daerah selama satu tahun terakhir.

"Sidang paripurna ini merupakan penyampaian rekomendasi kepala daerah, justru kepala daerah tidak hadir. Saya sebagai kader Partai NasDem, konsisten dan mengambil sikap keluar dari ruang sidang sebagai bentuk penolakan," tegas Sayutin.

Dia mengaku, Partai NasDem di bawah kendalinya belum pernah mengambil langkah 'walkout' pada sidang-sidang sebelumnya, namun karena ketidakkonsistenan eksekutif itu terpaksa Fraksi NasDem mengambil sikap tegas.

"Kami ingin pemerintahan berjalan baik, tetapi dengan sikap bupati seperti ini, itu artinya pihak eksekutif tidak beritikad baik," katanya.

Pada sidang paripurna yang digelar itu mendapat tanggapan dan saran dari sejumlah fraksi agar dipending sementara waktu, namun sebagian fraksi lainnya meminta untuk tetap dilanjutkan.

Di penghujung sidang paripurna, enam dari tujuh fraksi di dewan itu menyetujui LKPJ bupati Parigi Moutong tahun 2019, dan satu fraksi menolak.