Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengintensifkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021.
Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar Muhammad Idris pada rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Mamuju, Jumat, mengatakan pemda setempat terus merekonstruksi dan merehabilitasi kawasan yang terdampak gempa.
"Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulbar bersama pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten terus melakukan berbagai langkah untuk melakukan pemulihan pascagempa," katanya.
Rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasacagempa itu juga diikuti pihak Kementerian PUPR, REI Pusat, BNPB, Bupati Majene, Wakil Bupati Mamasa, BPBD Sulbar, BPBD Majene, Mamuju, dan Mamasa.
Saat ini, tiga daerah yang terdampak gempa, yakni Kabupaten Majene, Mamuju, dan Mamasa telah mengajukan dan melaporkan data kerusakan infrastruktur, mulai dari rumah, sekolah, perkantoran, hingga kerusakan jalan dalam dua tahap.
Terkait dengan lahan untuk relokasi warga, ia mengakui, hingga saat ini belum ada.
"Sebelumnya ada lahan yang telah diindentifikasi Pemerintah Provinsi Sulbar, hanya saja harganya sangat mahal karena di dalamnya ada area perkebunan warga sekitar tiga hektare," katanya.
Ia mengaku anggaran penyediaan lahan relokasi masih menjadi masalah.
"Jadi, problemnya saat ini ketersediaan lahan. Angka Rp3 miliar untuk pembebasan lahan belum dianggarkan tahun ini. Mungkin bagi pemerintah pusat anggaran ini terbilang tidak seberapa namun bagi Pemerintah Kabupaten Majene sangat besar apalagi tidak masuk dalam penganggaran," tambahnya.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Ali Bernadus mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan diskusi awal, sedangkan BNPB akan segera menyusun juklak dan juknis untuk penanganan pascagempa di tiga kabupaten itu.
"Termasuk meminta agar pemerintah daerah memfasilitasi warganya untuk membuka rekening penyaluran dana bantuan serta kesiapan penyedia jasa perumahan untuk datang ke Sulbar," katanya.
Bupati Majene Lukman menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kerusakan rumah warga yang terdampak gempa bumi.
Pada tahap pertama, lanjutnya, laporan kerusakan rumah berdasarkan kategori, yakni sebanyak 4.099 rumah dengan rincian, rusak berat 1.774 unit, rusak sedang 1.140 unit dan rusak ringan 1.185 unit.
Untuk pendataan tahap akhir, tambahnya, jumlahnya bertambah menjadi 7.240 unit, dengan rincian rusak berat 3.005 unit, rusak sedang 1.727 unit dan rusak ringan 2.508 unit.
"Di tahap pertama, data yang dikirim ke pusat masih bersifat sementara, mengingat banyak warga Majene yang belum terdata karena meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke luar Majene. Lalu di tahap kedua barulah masyarakat terdampak pulang kembali ke rumah mereka untuk didata," katanya.
Ia berharap, pemerintah pusat memperhatikan data di tahap kedua dan segera dilakukan validasi.
"Kami khawatir, justru ada warga terdampak parah dan tidak masuk dalam pendataan tersebut dan ini akan akan menjadi masalah baru bagi pemerintah daerah, sehingga kami berharap pemerintah pusat terus mengevaluasi data pertama dan kedua," ujarnya.
Rapat koordinasi itu juga menghadirkan para pengembang, yang menjanjikan percepatan pembangunan rumah permanen instan.
Bahkan jika disetujui, masyarakat terdampak di Sulbar bisa segera masuk hunian sebelum Lebaran.
Pihak pengembang juga telah mengunjungi Majene dan Mamuju untuk melihat kondisi wilayah yang akan dibangun.
