Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah minta organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di provinsi itu menerapkan strategi kesiapsiagaan menghadapi bencana berbasis responsif gender dan inklusif.
"Pembelajaran yang inspiratif, yang diterima dari workshop ini dapat dikembangkan dengan baik oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota lewat OPD teknis masing-masing," kata Asisten II Provinsi Sulteng Rudi Dewanto saat menyampaikan sambutan Gubernur Sulteng pada workshop strategi kesiapsiagaan bencana berbasis gender dan inklusif di Palu, Selasa.
Workshop strategi kesiapsiagaan bencana berbasis gender dan inklusif difasilitasi oleh Asia Development Bank dan dilaksanakan oleh LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah dan PT Yodya Karya, dengan menghadirkan peserta dari OPD teknis di tingkat provinsi, kabupaten/kota, LSM, serta Pers.
Rudi mengatakan Pemprov Sulteng berharap lewat kegiatan tersebut tercipta kesamaan persepsi strategi kesiapsiagaan bencana.
"Sebelumnya kita belum kenal pendekatan responsif gender dan inklusif dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, lewat kegiatan ini kita dapat mengetahui bagaimana menerapkan penanggulangan bencana berbasis responsif gender," katanya.
Pemprov Sulteng berharap strategi penanggulangan bencana yang komprehensif serta didukung dengan data dan analisa risikonya dapat membantu dalam pengambilan kebijakan.
"Juga peningkatan konsolidasi dan kolaborasi guna menekan dampak bencana di wilayah Sulteng," ujarnya.
Berkaitan dengan itu Konsultan Gender dan Sosial EARR Project ADB PMSC-CK PUPR, Zubaidah Djohar mengemukakan strategi kesiapsiagaan terhadap bencana berbasis responsif gender dan inklusif sangat penting.
"Workshop ini salah satunya sebagai refleksi dan evaluasi tentang implementasi dari kebijakan pengarusutamaan gender dalam mengelola bencana," kata Zubaidah Djohar.
Zubaidah Menguraikan workshop tersebut juga membuka ruang dialog dan keterhubungan antar-pemangku kepentingan membangun strategi kelola bencana yang responsif dan inklusif secara bersama.
