Sulawesi Tengah optimalkan upaya pencegahan stunting dan pernikahan dini

Palu (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan upaya pencegahan stunting dan pernikahan pada usia dini.

Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Maria Ernawati di Kota Palu, Selasa, menjelaskan bahwa BKKBN dan pemerintah provinsi menjalankan tiga program pencegahan stunting dan pernikahan dini, yang meliputi pembentukan tim pendamping keluarga (TPK), pelibatan perguruan tinggi dalam pencegahan stunting, dan penguatan kerja sama.

BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ingin membentuk 2.484 tim pendamping keluarga, yang tugasnya antara lain memantau kesehatan dan pertumbuhan anak berusia di bawah lima tahun.

Selain itu, Maria mengatakan, tim pendamping keluarga bertugas mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, serta keluarga yang memiliki anak berumur di bawah lima tahun.

BKKBN Sulawesi Tengah juga menggandeng Universitas Tadulako Palu untuk melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) tematik guna mendukung upaya pencegahan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga anak menjadi tengkes.

KKN tematik dijalankan oleh empat angkatan KKN. Angkatan pertama ditugasi melakukan survei dan mendata anak-anak yang tengkes dan mengalami masalah gizi serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama masalah stunting di Sulawesi Tengah.

Angkatan kedua dan ketiga KKN Universitas Tadulako ditugasi melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting, dan angkatan keempatnya bertugas memantau dan mengevaluasi efektivitas program pencegahan stunting.

Asisten Administrasi Umum, Hukum, dan Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Mulyono menyatakan bahwa masalah-masalah program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana mengerucut menjadi dua, yakni stunting dan perkawinan anak, karenanya pemerintah provinsi memprioritaskan penanganan kedua masalah itu.

Mulyono mengatakan bahwa Sulawesi Tengah masih tergolong sebagai daerah dengan prevalensi kasus stunting dan pernikahan dini tinggi.

Ia mengutip data pemerintah yang menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah angka kasus stunting mencapai 31,26 persen pada 2019 dan angka kasus pernikahan anaknya mencapai 58 persen pada 2018.