Palu (ANTARA) -
"Di era saat ini, pemerintah memprioritaskan visi ketahanan dan ketangguhan (menghadapi) bencana mengingat daerah ini rawan terhadap bencana alam," kata Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu Ibnu Mundzir saat dihubungi dari Palu, Kamis.
Setelah bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi melanda wilayah Kota Palu pada 28 September 2018, ia menjelaskan, pemerintah kota berupaya memperkuat mitigasi bencana dengan menjadikannya sebagai salah satu basis dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Pemerintah kota, ia melanjutkan, menjadikan aspek ketangguhan dalam menghadapi bencana sebagai fondasi dalam membangun dan mengembangkan wilayah.
"Pembangunan non-fisik ada tiga strategi yang sudah kelihatan, di antaranya penguatan (kapasitas) masyarakat pasca-bencana, penguatan permodalan, dan fasilitasi lokasi usaha yang berkesesuaian dengan tata ruang," kata Ibnu.
Menurut dia, pemerintah kota juga mengedepankan upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Ia mengemukakan bahwa hampir semua bangunan di perkotaan yang dibangun pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana sudah sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 2019.
Selain itu, ia mengatakan, pemerintah kota membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana dan sistem peringatan dini bencana, termasuk menyiapkan jalur dan tempat evakuasi.
Menurut dia, pemerintah kota secara berkala mengevaluasi dan memperbaiki strategi mitigasi bencana.
"Terus dilakukan perbaikan supaya berjalan lebih optimal dan bisa dilaksanakan secara simultan oleh semua komponen di kota ini, termasuk masyarakat," kata Ibnu.
Langkah-langkah tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya membangun kota dengan ketangguhan menghadapi bencana.
