Presiden Halimah: Kerja sama tripartit kunci pemulihan pasar kerja Singapura

Singapura (ANTARA) - Presiden Singapura Halimah Yacob mengatakan kerja sama tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha adalah kunci pemulihan pasar tenaga kerja di Singapura dari dampak pandemi COVID-19.

“Tingkat kepercayaan yang tinggi di antara para mitra tripartit, yang dibangun selama bertahun-tahun, telah membantu kami dengan baik tidak hanya selama pandemi COVID-19, tetapi juga ketika kami menghadapi krisis di masa lalu,” kata Halimah ketika menyampaikan pidato pembukaan Pertemuan Regional ke-17 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Asia Pasifik di Singapura, Selasa.

Dia menyebut bahwa dialog yang dilakukan di antara mitra tripartit berperan penting dalam membantu pemerintah Singapura mengarahkan dukungan keuangan secara tepat sasaran, dengan memperluas Jobs Support Scheme.

Skema itu diperkirakan telah membantu menyelamatkan atau menciptakan 165.000 pekerjaan, setara dengan 7 penduduk yang bekerja, rata-rata selama tahun 2020 dan 2021. Akibatnya, tingkat pengangguran tetap rendah.

Selain itu, para mitra tripartit mengoordinasikan pekerjaan dan peluang pelatihan melalui paket Pekerjaan dan Keterampilan SGUnited, yang membantu warga Singapura untuk mengakses pekerjaan dengan cepat dan mempelajari keterampilan baru untuk tetap bekerja.

“Prioritas kami adalah mempertahankan pekerjaan dengan efisiensi hanya sebagai pilihan terakhir. Para mitra tripartit mengeluarkan pedoman pada awal pandemi untuk membantu pengusaha menerapkan langkah-langkah tersebut,” tutur Halimah.

Tahun ini, Dewan Pengupahan Nasional tripartit mendorong agar upah pekerja berupah rendah tumbuh lebih cepat, meskipun masih ada ketidakpastian ekonomi mengingat mereka paling terpengaruh oleh biaya hidup yang lebih tinggi.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen komite tripartit untuk mengejar pertumbuhan inklusif di Singapura.

“Ke depan, tripartisme dan dialog sosial akan tetap menjadi pilar utama kebijakan ekonomi dan sosial kami dan sangat penting dalam membantu kami mengatasi tiga tantangan yang dihadapi ekonomi dan tenaga kerja yakni mengangkat pekerja berupah rendah, meningkatkan laju digitalisasi, dan sifat pekerjaan yang terus berkembang,” kata Halimah.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi dan gangguan tenaga kerja di Singapura. Pada 2020, PDB Singapura turun sebesar 4,1 persen dalam resesi terburuk yang pernah dialami negara itu.

Total lapangan kerja yang turun hampir 200.000 atau 5 persen dari angkatan kerja Singapura pada 2021 jauh melampaui penurunan lapangan kerja selama krisis keuangan global tahun 2008 dan krisis keuangan Asia pada 1997.

“Kami mengambil langkah tegas untuk mengatasi tantangan dan hari ini tingkat pengangguran kami telah pulih ke periode sebelum COVID, sebesar 2,0 persen secara keseluruhan,” tutur Halimah.


Sementara itu, Direktur Jenderal ILO Gilbert F Houngbo menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 yang diperburuk dengan krisis politik dan ekonomi telah mendorong mundur kemajuan sosial.

Dia menjelaskan bahwa situasi tersebut telah memicu para pekerja bertahan pada pekerjaan informal yang memberikan perlindungan dan keamanan yang lemah.

Karena itu, standar ketenagakerjaan, kebijakan ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial menjadi semakin penting.

“Kami ingin semua orang dapat berbagi manfaat yang sama di masa depan dengan pertumbuhan yang berpusat pada manusia,” kata Gilbert.

Pasar tenaga kerja di Asia Pasifik dan negara-negara Arab mulai pulih dari pandemi, tetapi dengan kondisi yang diperkirakan akan tetap sulit hingga tahun 2023, prospek investasi, pertumbuhan, dan pemulihan pasar tenaga kerja sepenuhnya tetap sulit.

Bahkan tanpa dampak besar dari pandemi COVID, kata Gilbert, kelemahan struktural di pasar tenaga kerja kawasan tersebut telah menghambat pertumbuhan pekerjaan yang layak dan merata.

Kemajuan yang terbatas dalam kesetaraan gender, kurangnya cakupan perlindungan sosial untuk sebagian besar penduduk, produktivitas tenaga kerja yang stagnan, tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi, dan tingkat informalitas yang terus-menerus tinggi semuanya diidentifikasi sebagai masalah utama yang dihadapi di Asia Pasifik dan kawasan Arab.

“Kelemahan mendasar ini perlu diatasi jika kita ingin memberikan keadilan sosial dan pekerjaan yang layak. Dengan kebijakan pro tenaga kerja yang efektif, lebih banyak perlindungan sosial, penghormatan terhadap hak-hak buruh, dialog sosial yang konstruktif, dan lingkungan bisnis yang mendukung, negara-negara dapat membekali diri mereka untuk mendapatkan manfaat dari masa depan pekerjaan,” ujar Gilbert.

Dia juga menekankan pentingnya lembaga pasar tenaga kerja yang berfungsi dengan baik.

“Kami melihat selama respons pandemi bagaimana negara-negara yang memiliki institusi pasar tenaga kerja yang lebih kuat mampu menangkal beberapa guncangan krisis dengan lebih efisien dan efektif,” kata dia.

Namun, mantan Perdana Menteri Togo itu mengakui adanya tantangan yang dihadapi negara-negara anggota ILO untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya selama iklim ekonomi saat ini.

“Bukanlah tugas yang mudah untuk meningkatkan aksi menuju pekerjaan yang layak dan mandat keadilan sosial ILO. Untuk melewati masa-masa yang penuh gejolak ini, kita perlu meningkatkan kemitraan kita dengan sistem multilateral dan bekerja sama melalui Koalisi Keadilan Sosial,” tutur dia.

Berlangsung pada 6-9 Desember 2022, pertemuan itu membahas isu-isu yang memengaruhi ketenagakerjaan dan dunia kerja di Asia, Pasifik, dan negara-negara Arab.

Kesimpulan itu akan membantu membentuk arah kebijakan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional serta pekerjaan ILO di kedua wilayah ke depannya.

Lebih dari 500 delegasi termasuk di antaranya 19 menteri dan wakil menteri yang mewakili pemerintah, serta organisasi pekerja dan pengusaha dari 33 negara mengikuti Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik.