jembatani kesenjangan keterampilan masyarakat Indonesia

id Prakerja,Airlangga Hartarto,Ekonomi,jembatani,umkm

jembatani kesenjangan keterampilan masyarakat Indonesia

Menko Airlangga bersama dengan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Prakerja Denni Puspa Purbasari berinteraksi dengan para alumni Prakerja di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023). ANTARA/Bayu Saputra/aa.

Jakarta (ANTARA) - Saya ikut Prakerja tahun 2020, setelah itu saya buka usaha seblak. Alhamdulillah, sekarang berkembang, jadi jual menu lainnya juga,” kata Dina saat ditemui ANTARA dalam acara temu alumni Prakerja yang bertempat di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (16/6)

Dengan antusias, ia juga bercerita telah menjadi pembicara di beberapa seminar kewirausahaan berkat ilmu yang diperolehnya selama mengikuti kelas pelatihan UMKM melalui Prakerja. Pemilik bisnis kuliner mi ayam dan  seblak itu mengaku program Kartu Prakerja telah membuatnya paham hingga berani untuk membuka bisnis kuliner sendiri.

Pencapaian yang sama juga dirasakan oleh Syarif Fauzi sebagai salah satu alumni Prakerja dari Indramayu. Berkat mengikuti program Kartu Prakerja, Syarif mampu menjalankan bisnis angkringan sampai saat ini telah mempunyai lima gerobak.

“Saya merupakan salah satu alumni yang benar-benar terbantu dari Prakerja, karena saya ambil pelatihan UMKM, dan tiga bulan berikutnya saya nekat buka UMKM sampai sekarang. Alhamdulillah,” ujarnya.Dina dan Syarif merupakan dua dari jutaan peserta program Kartu Prakerja yang nasibnya berubah berkat program dari Pemerintah tersebut.

Tingkat kebekerjaan

Perasaan antusias banyak tercermin dari wajah-wajah para alumni Prakerja saat mereka bertemu. Mereka merupakan ratusan alumni yang terpilih dari masing-masing enam kabupaten/kota di Jawa Barat untuk berkumpul, menikmati hidangan sembari berbincang dan bertukar pengalaman dengan sesama alumni lainnya.

Sampai acara utama yang paling mereka tunggu, yaitu berbincang dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dipandu oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari.

Pada sesi tanya jawab, para alumni diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan kritik dan saran, hingga bercerita tentang pengalamannya saat jatuh bangun membangun usaha.

Berdasarkan data yang diberikan Manajemen Pelaksana (PMO) program Kartu Prakerja untuk kuartal I-2023, sekitar 24 persen peserta Prakerja yang awalnya menganggur, mengaku telah mendapatkan pekerjaan atau bahkan berwirausaha setelah menyelesaikan kursus hingga menerima insentif dari Prakerja. Angka tersebut tentu menjadi angin segar untuk mendongkrak tingkat produktivitas masyarakat Indonesia guna menyambut Visi Indonesia Emas 2045.

Untuk tahun ini, Pemerintah telah menerapkan Skema Normal pada program Kartu Prakerja. Besaran bantuan yang akan diterima peserta, yakni senilai Rp4,2 juta per individu.

Secara rinci, bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap sejak 2020 sampai saat ini, penerima program Kartu Prakerja telah tembus hingga 17 juta peserta.

Dengan jumlah sebanyak itu, maka program ini sudah cukup masif dan sekitar 54 persennya wanita dengan tingkat pendidikan pada umumnya di bawah SMA. Sesudah lulus program, sebagian mendapatkan pekerjaan baru, sebagian menjadi pengusaha atau UMKM. Pemberdayaan seperti itu yang ingin terus dikembangkan oleh Pemerintah.

Bak gayung bersambut, kata berjawab, Prakerja menjadi salah satu program Pemerintah yang dicanangkan efektif meningkatkan produktivitas masyarakat, mengimbangi bonus demografi saat ini.

Hingga saat ini pun, Prakerja telah diimplementasikan di 514 kabupaten/kota serta ditargetkan menjangkau 1 juta peserta dengan total anggaran Rp4,37 triliun. Dengan mulai menggunakan skema normal, tahun ini jumlah penerima Prakerja tercatat 490 ribu peserta dengan target tahap awal 595 ribu peserta melalui mandat anggaran sebesar Rp2,67 triliun.

Sedangkan khusus untuk keseluruhan tahun 2023, program tersebut ditargetkan menjangkau 1 juta peserta, dengan total anggaran Rp4,37 triliun.

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja mengungkap selain meningkatkan peluang kerja masyarakat, Program Prakerja juga mempunyai potensi besar untuk menutup kesenjangan keterampilan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks profesionalitas.

Untuk tahun 2023, proporsi peserta perempuan dalam program Prakerja telah mencapai 54 persen. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar 6 persen dibandingkan periode 2020 - 2022 yang hanya tercatat 51 persen.

Kemudian, sebaran umur penerima program juga didominasi antara 18 - 25 tahun yang tercatat sebesar 36 persen, diikuti umur 26 - 35 tahun sebesar 33 persen. Sebaran umur peserta itu berbeda dibandingkan Prakerja periode 2020 - 2022 yang mana didominasi oleh umur 26 - 35 tahun sebesar 34 persen.

Untuk saat ini, skema normal makin muda, Gen Z sama Millennial makin besar, yang tua berkurang. ntuk pendidikan, di atas SMA proporsinya naik.


Keterbatasan akses digital 

Saat ditanyai ANTARA terkait penyalahgunaan Prakerja, Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari menilai setiap program pemerintah pasti tersedia celah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, tidak terkecuali Prakerja. Penyalahgunaan program seperti joki tes Prakerja oleh oknum menjadi salah satu kendala yang dialami Pemerintah untuk menyebarluaskan manfaat Prakerja kepada masyarakat.

Saat ini, Manajemen Pelaksana Prakerja hanya mampu untuk meminimalisir kemungkinan serta berusaha untuk menutupi celah tersebut dengan memanfaatkan sistem keamanan menggunakan teknologi Face Recognition atau Biometrik Wajah, serta otorisasi kode melalui nomor telepon peserta.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi tim Prakerja yakni adanya keterbatasan akses digital di 16 daerah di wilayah Papua. Kurang meratanya digitalisasi tersebut membuat Prakerja belum mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Manajemen Pelaksana menjawab permasalahan itu dengan memanfaatkan jejaring alumni Prakerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan solidaritas tersebut, para alumni turut membantu menjangkau daerah pelosok yang masih minim akan akses digitalisasi.

Masih ada waktu beberapa bulan ke depan kita akan benar-benar dengan kegigihan untuk mencari teman-teman Prakerja yang daftar dari 16 kabupaten di Papua.


Poduktivitas SDM

Saat sesi diskusi intim dengan para awak media, beberapa dari alumni merasa Skema Normal pada program Prakerja tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka menilai, dengan tersedianya banyak pelatihan offline atau luring, proses pembelajaran bisa lebih interaktif dan efektif.

Amin, salah satu pedagang cakwe, sekaligus alumni Prakerja tahun 2020, menilai para peserta saat ini lebih dimudahkan dengan adanya skema tatap muka dalam proses pembelajaran Prakerja. Berbeda dengan dulu saat ia mengikuti Prakerja secara daring karena terhalang pandemi COVID-19.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga meyakinkan para alumni bahwa Prakerja akan tetap dilanjutkan. Bahkan, Program Kartu Prakerja terus dikembangkan, salah satunya melalui skill week yang bisa diikuti oleh alumni Prakerja untuk terus mengembangkan ilmunya.

Bagaimanapun juga Indonesia saat ini mempunyai bonus demografi yang mampu menjadi peluang utama untuk keluar dari middle income trap (MIT). Namun, di balik bonus demografi tersebut, SDM yang dimiliki perlu dipacu lagi produktivitasnya. Salah satu upaya yang mampu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah melalui program Kartu Prakerja.

Menko Airlangga optimistis dengan hal itu, karena program Kartu Prakerja merupakan satu-satunya program bantuan sosial (bansos) pertama yang menggunakan skema pendidikan dan pelatihan, sekaligus merupakan program government to people (G-to-P) yang efektif dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Program ini bisa dikatakan sebagai layanan pertama dari Pemerintah kepada warga atau kepada masyarakat. Program ini juga merupakan e-government pertama di Indonesia, sehingga bisa menjadi contoh dan benchmark pelayanan publik lainnya.