Bupati Bangkep: Pengelolaan perikanan harus berdampak pada kemakmuran warga

Bangkep, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir mengemukakan pengelolaan sektor perikanan di daerah itu harus memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat.

"Sektor perikanan adalah salah satu sektor primadona yang harus dikembangkan dengan baik dan optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Ihsan Basir, di Banggai Kepulauan, Senin.

Banggai Kepulauan salah satu kabupaten kepulauan dan kelautan di Sulawesi Tengah yang akan akan sumber daya alam kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kata Bupati, perbaikan tata kelola dan managemen perlu dilakukan.

"Agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari hasil sumber daya alam yang begitu besar," ungkapnya.

Perbaikan tata kelola dan managemen sektor kelautan dan perikanan, dilakukan melalui temu usaha bidang perikanan. Kata Bupati, perbaikan tersebut, di samping itu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, juga perlu berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

"Oleh karena itu, kegiatan temu usaha bidang perikanan diharapkan dapat menampung aspirasi dan masukan, serta ide dan solusi guna memaksimalkan usaha di bidang perikanan dan kelautan, demi mendongkrak pendapatan masyarakat sekaligus peningkatan PAD Kabupaten Banggai Kepulauan," ujarnya.

Data Pemkab Bangkep menyebut bahwa PDRB 2022 sebesar Rp4,5 miliar di dalamnya termasuk dari sektor kelautan dan perikanan. Pendapatan tersebut meningkat bila dibandingkan dengan PDRB 2021 yang berjumlah Rp4,1 miliar.

Dia mengemukakan bahwa, PDRB tersebut sekaligus menopang ekonomi daerah, di mana perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan di masa COVID-19 pada 2020 tumbuh negatif sebesar 2,36 persen, kemudian pada 2021 tumbuh positif 5,7 persen dan 2022 sebesar 4,94 persen.

Pemkab Bangkep juga akan mendorong nelayan agar tetap berproduksi dengan memberikan bantuan pengadaan budi daya keramba jaring tangkap, pemberian sarana dan prasarana perikanan tangkap yaitu berupa bantuan pukat dan bubu untuk 12 kecamatan yang mencakup 24 kelompok nelayan.