Pengamat Politik: Golkar dan PAN ke Prabowo tak lepas dari pengaruh Jokowi

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat politik FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman MPA mengatakan bahwa deklarasi dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Prabowo Subianto tidak lepas dari pengaruh Presiden Joko Widodo.

Partai Golkar, PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi bersama Partai Gerindra untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Sedari awal sudah bisa diprediksi bahwa pilihan politik Partai Golkar dan PAN tidak akan lepas dari pengaruh Jokowi," katanya saat dihubungi per telepon di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu petang.

Menurutnya kedua parpol itu adalah partai pendukung Jokowi yang kebetulan para ketua parpol-nya merupakan tim ekonomi di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, sehingga keputusan kedua parpol tersebut pasti tidak akan lepas dari pengaruh Jokowi.

Secara rasional dibandingkan figur lainnya, lanjut dia, Prabowo memiliki nilai plus yaitu sudah mampu melewati "kaderisasi" dalam memahami permasalahan internasional di era kepemimpinan Jokowi.

"Prediksi saya bergabung-nya Partai Golkar dan PAN sepertinya tidak mengincar posisi calon wakil presiden, namun lebih pada tim ekonomi pada kabinet ke depan jika Prabowo ditakdirkan menang," tuturnya.

Ia mengatakan pidato pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyampaikan dukungannya terhadap Prabowo sangat kuat menyiratkan bahwa kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan oleh sosok yang teruji dalam memahami bukan hanya persoalan nasional, namun juga kompetisi Indonesia di kancah global.

"Golkar dan PAN memiliki kader-kader yang mumpuni di bidang ekonomi, sehingga kemungkinan sudah ada opsi mengarah kesana yang sudah disiapkan dan tentunya king maker-nya koalisi itu adalah Jokowi," ucapnya.

Dengan koalisi Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB yang mendukung Prabowo maka pasti akan berpengaruh pada peta koalisi lainnya, dan pastinya geliat politik PDI Perjuangan yang mungkin akan mengalami "tensi naik", serta yang resisten bubar koalisi-nya adalah pada pengusung Anies.

"Kemungkinan PDI Perjuangan pasti akan menjajaki kemungkinan bergabung-nya Demokrat, bahkan bisa juga Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh ke kubu PDI Perjuangan," ujarnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.