Palu (ANTARA) -
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengatakan netralitas TNI/Polri dan aparatur sipil negara penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai bentuk menjunjung tinggi demokrasi.
"Mari kita mematuhi aturan perundang-undangan dan apa yang menjadi ketentuan harus dijalankan," kata Staf Ahli Kemenkopolhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Andry Wibowo dalam Rapat Koordinasi Penguatan Netralitas TNI/Polri dan ASN di Palu, Rabu.
Ia mengemukakan TNI dan Polri berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan maupun ketertiban dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sebagai agenda besar bangsa.
Oleh sebab itu, katanya, sebagai aparatur negara maka institusi dan jajarannya harus mampu menjalankan aturan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan komitmen menyukseskan pemilu.
"Seluruh pemangku kepentingan harus menyukseskan agenda nasional ini (pemilu). Luber, jujur, dan adil sebagai asas penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.
Menurut dia, menjaga netralitas dari kegiatan politik praktis adalah bagian dari partisipasi aparatur negara menyukseskan pemilu, termasuk menjamin kelancarannya.
"Saya mengingatkan aparatur negara agar bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan tidak mengunggah status, foto maupun video yang berpotensi pelanggaran karena informasi di kanal media sosial sangat masif," tutur Andy.
Sementara itu, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Dody Triwinarto mengatakan TNI/Polri memiliki soliditas tinggi dalam mengawal pengamanan pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan seluruh sumber daya prajurit dari tingkat atas hingga ke bawah.
Ia mengatakan ada tiga hal yang menjadi prioritas dalam mengimplementasikan aturan, di antaranya buku saku netralitas TNI, memahami tugas pokok, paham teknologi informasi, dan memiliki teknologi IT paling sederhana gadget berfungsi sebagai alat komunikasi maupun saluran informasi.
"Sesama prajurit maupun institusi lain harus saling mengingatkan dan menjaga hubungan erat untuk memperkuat sistem pengamanan," ucapnya.
Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko mengemukakan penguatan netralitas masif disampaikan kepada seluruh jajaran di tingkat polda, polres maupun polsek, termasuk seruan pemilu damai yang terus menerus dikampanyekan ke seluruh lapisan masyarakat.
"Kami terus berupaya mewujudkan peran dan tugas Polri dalam memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menegakkan hukum dengan lurus guna mendukung tujuan pembangunan nasional," katanya.
